Page 188 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 149
Menurut hemat kami, sebagai tindakan taktis, hendaknya
orang lebih dahulu mendiamkan peraturan-peraturan yang
diperuntukkan bagi pulau Jawa; hanyalah pembuktian tertulis
yang fakultatif dari tahun 1870 untuk Jawa dan Madura yang
sebaiknya dimasukkan, dan kemudian dilaksanakan. Mengenai
peraturan-peraturan agraria untuk Lombok, Sumatera Barat
dan Menado, maka anjuran kami ialah, agar supaya semua
yang menimbulkan pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak
penduduk, dengan serta merta dihindarkan; hal ini akan
memudahkan pekerjaan pegawai-pegawai pemerintah sendiri,
karena dengan mengakui serta menghormati hak-hak orang
Indonesia, bantuan dan kerjasama dari penduduk itu dapat
diharapkan.
Adapun cara pembuktian tertulis itu sedapat mungkin
hendaknya dimasukkan pula diseluruh daerah-daerah luar Jawa.
Rekognisi-rekognisi yang sah yang telah dihapuskan di Siak,
Sulawesi Selatan dan di daerah-daerah lain hendaknya diizinkan
kembali; juga rekognisi tambah menurut bijblad dari tahun 1879
hendaknya kembali dipulihkan.
Mengenai peraturan tentang pencabutan hak milik, maka
anjuran kami ialah, hendaknya pasal 71 onteigening veroordening
diganti dengan sebuah peraturan, yang meliputi juga setiap hak
yang telah dilindungi oleh pasal 62 Regeeringsreglement, dengan
tanpa kecuali; hal ini sesungguhnya harus telah dilaksanakan
sesudah keluarnya undang-undang tahun 1876.
Jika orang bermaksud akan menyempurnakan pasal 62
Regeeringsreglement lebih lanjut, maka ayat tiga dari rencana
undang-undang itu (yang mengatur cara memperoleh
grondeigendom, dengan koreksi yang telah kita kemukakan
di bagian sebelumnya) hendaknya ditambah, agar supaya
meliputi juga waterschappen dari undang-undang tertanggal 24