Page 185 - Orang Indonesia dan Tanahnya

146 Orang Indonesia dan Tanahnya

pertama-tama pengakuan serta penghormatan akan hak-hak
penduduk oleh pegawai pemerintah yang bersangkutan, dimana
saja belum terdapat suatu peraturan penghalang (belemmerende
verordening) yang melarang akan hal itu. Pertama adalah
mengenai hal tentang pengurusan hak-hak penduduk Indonesia
sendiri secara mandiri. Kedua, larangan pengasingan tanah-
tanah milik orang-orang Indonesia kepada orang-orang Eropa,
Tionghoa dan Arab, kecuali jika pemerintah menyetujui akan hal
itu. Ketiga, memberi kesempatan yang luas kepada kapital Barat
untuk mengusahakan tanah-tanah orang Indonesia dibawah
pengawasan pemerintah. Semua ini tetap tinggal utuh dengan
tidak terganggu. Maka tidak ada sebuah pun dari azas agraria
yang penting telah dilanggar.
Juga gambaran mengenai bahwa semuanya nanti akan
berputar balik, tidak lain hanya merupakan bentuk semu belaka.
Amputasi begitu saja atas kelima buah pasal-pasal mengenai
domeinverklaring dan juga atas sebuah pasal yang bersangkutan
dari Indische Burgerlijk Wetboek (pasal 526), yang selama ini
boleh diibaratkan semacam penyakit usus buntu, tidaklah akan
menimbulkan kesulitan, meskipun karena perbuatan tersebut
kita dapat dicap sebagai penyokong kaum bolsjewik.
Mengenai pasal 62 Regeeringsreglement, maka menurut
hemat kami hanya dibutuhkan perubahan sedikit, yaitu agar
supaya disamping kalimat vervreemding van landsdomein
(mengasingkan tanah-tanah domein negeri) didalam ayat
pertama (didalam rencana undang-undang tercantum dalam
ayat 3), dilarang pula pemberian tanah-tanah tersebut dalam
bentuk eigendom (uitgifte van grond in eigendom) agar supaya
sebahagian istilah didalam ayat 4 diubah menjadi “uitgegeven
in landbouwconcessie” (diberikan sebagai konsesi pertanian).
Sedangkan ayat 5 diubah menjadi “geenerlei uitgifte van grond”