Page 181 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 181
142 Orang Indonesia dan Tanahnya
Dan sungguhpun jumlah yang harus dibayar itu secara tidak
tahu malu adalah sangat tinggi, maka perbuatan yang tidak
dianjurkan itu akan tetap bersifat tidak jujur juga, meskipun
pemerintah menamakan dirinya sebagai pemilik (eigenaar).
Adapun larangan untuk menyerahkan tanah-tanah negeri
(landgrond) atau memberikannya sebagai eigendom tetap
dipertahankan didalam rencana undang-undang ini, dengan
sedikit tambahan-tambahan yang merupakan suatu perbaikan.
Akhirnya didalam penjelasan atas rencana undang-undang itu,
dapat dilihat dengan jelas adanya sifat hendak menjauhkan
diri dari hukum yang hidup dikalangan rakyat Indonesia: ia
tidaklah menjelaskan persoalannya dengan sungguh-sungguh,
tetapi dengan sengaja hendak membawa parlemen kearah jalan
yang sesat.
Menurut hemat kami, suatu penjelasan yang tidak dapat
memberi keterangan yang sewajarnya atas suatu materi yang
sedemikian nyata dan telah banyak dihapus secara mendalam,
hanyalah merupakan suatu gambaran dari jiwa yang merana.
Nafsu yang berkobar-kobar yang berkehendak agar supaya
setiap pembaharuan dimulai dari pulau Jawa, meskipun daerah-
daerah luar Jawa lebih banyak meminta perhatian, telah menjadi
pokok kepercayaan didalam penjelasan itu. Juga daerah-daerah
swapraja tidak disinggung-singgung; bagi pendapat para
birokrat, yang Jawasentris itu, maka daerah-daerah ini selalu
hanya merupakan soal sambilan (bijzaak).
Maka barang siapa yang sekali lagi suka menjelajah seluruh
persoalan ini, akan tampak dengan jelas betapa hebatnya
perbedaan antara anggota-anggota parlemen dari tahun
1866 adn 1867 disatu pihak dan tuan-tuan para birokrat dari
tahun 1918 dan 1919 dilain pihak, baik dalam pandangan-
pandangannya maupun didalam kepentingan-kepentingannya