Page 179 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 179
140 Orang Indonesia dan Tanahnya
Paling sedikit dapat ditafsirkan menurut empat macam cara
yang berbeda-beda.
Mengenai hak-hak atas tanah liar, maka anjuran kita ialah
agar supaya hak-hak tersebut ditetapkan (geconstateerd) secara
luas dan kenyal, pula hendaknya diingat akan perhubungannya
dengan lembaga-lembaga rakyat yang lain, dan bahwa
pemeliharaan akan hak-hak tersebut tidak boleh diabaikan
(terutama mengenai onteigening atau pencabutan hak milik).
Hanya saja perundang-undangan agraria kita memang
diperbolehkan untuk membuat peraturan-peraturan yang
bersifat mendidik dan menuntun orang-orang Indonesia itu.
Tetapi patut disayangkan, karena peraturan-peraturan
yang bersifat jujur yang tercantum dalam pasal 62 ayat 5 dari
Regeeringsreglement, akan diganti dengan ayat 6 dari rencana
undang-undang tersebut, yang berarti bahwa hak-hak itu akan
diserahkan kedalam tindakan yang sewenang-wenang dari para
para birokrat.
Adapun untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari praktek,
maka diperlukan sekali peninjauan kembali perumusan yang
sangat sempit tentang kesempatan untuk memperoleh tanah-
tanah yang tidak dibudidayakan secara “sewa” (huur), yaitu
dengan jalan melunaskan perumusan itu, ataupun dengan jalan
menghapuskannya (karena telah menjadi kolot, verouderd).
Rencana undang-undang telah menempuh jalan yang terakhir ini.
Selanjutnya pasal 62 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 akan menjadi
cukup baik, asal saja istilah erfpacht diganti dengan suatu kalimat
yang bersifat hukum tata usaha seperti landbouweconcessie atau
uitgifte.Sebaliknya rencana undang-undang tersebut tetap
mempergunakan bangunan hukum privat yang salah itu, dan
menghapuskan semua cadangan untuk beschikkingsgrond.
