Page 175 - Orang Indonesia dan Tanahnya

136 Orang Indonesia dan Tanahnya

sawahnya adalah sama keramatnya dengan hak seorang Belanda
atas sebidang tanahnya di Nederland.
Tetapi ketentuan tersebut ternyata tidak dicantumkan
didalam rencana undang-undang itu, bahwa sejauh hak
daripada penduduk itu dipandang sesuai dengan istilah “dapat
mengambil manfaat dengan bebas dan mempunyai penguasaan
yang bebas atas sebidang tanah,” (het vrij genot en de vrije
beschikking over den grond) jadi sebagai hak eigendom Timur—
maka milik-sawah tersebut secara lambat laun akan diubah
menjadi eigendom, jadi lambat laun hak itupun hanya dapat
dicabut dengan suatu onteigening; tetapi didalam kejadian-
kejadian yang selebihnya, yang jumlahnya jauh lebih banyak—
maka hak-hak daripada penduduk itu hanya dihormati, sejauh
hak-hak tersebut dapat sesuai dengan kepentingan umum,
dan jikalau perlu akan diatur dengan sebuah peraturan umum
(algemene verordening).
Dengan perkataan lain, hak-hak tersebut diserahkan
kedalam tangan para birokrat. Tetapi perlu diakui, bahwa
pendapat para birokrat mengenai hal ini adalah sama adilnya
dengan keputusan intergeallieerdhof (Mahkamah Persekutuan,
ed) di London; laporan sementara (het voorlopig verslag) dengan
benarnya menentang pula “kemungkinan untuk memaksa
penduduk menyerahkan hak-haknya dengan cara lain juga dari
pencabutan hak milik (onteigening).
Mungkin ada orang yang membantah anjuran kami diatas
dengan mengatakan, bahwa tujuan daripada formula “het vrij
genot en de vrije beschikking” tersebut adalah jauh lebih luas;
bahwa S 2 dari memori penjelasan menganggap inlandsch
bezitrecht – didalam semua kejadian – selalu berisikan “vrij
genot en vrije beschikking,” dan “pada hakekatnya” (in wezen)
dianggap sama dengan eigendom didalam burgerlijk wetboek.