Page 171 - Orang Indonesia dan Tanahnya

132 Orang Indonesia dan Tanahnya

dapat dijadikan atau tidak sebagai hipotek, peraturan-peraturan
30
mengenai aanvullend recht dan sebagainya.
Mungkin karena alasan ini, maka sebuah lembaran negara
yang diundangkan untuk seluruh daerah-daerah swapraja diluar
Jawa baru-baru ini, telah mengubah nama landbouwconcessie
menjadi erfpacht, sebuah nama yang sesungguhnya kurang tepat.
Tetapi bukankah Indische mijnwet sendiri telah menunjukkan,
bagaimana sederhananya pokok-pokok tersebut dapat diatur,
juga dimana orang menyebut tentang konsesi.
Maka dari semua uraian tersebut diatas, hanya ada sebuah
kemungkinan yang dapat memberikan hasil yang baik, ialah:
bertindaklah sebagaimana telah diperbuat oleh Van Dedem pada
tahun 1894 untuk pulau Sumatera dan hapuskanlah pernyataan
atas tanah-tanah yang tidak dibudidayakan beserta semua
akibatnya yang telah timbul.
Duymaer Van Twist, seorang Gubernur Jenderal yang
telah mencantumkan penghormatan atas hak menguasai itu
didalam Staatsblad tahun 1856 (dikerjakan lebih lanjut oleh
bijblad 377), pada tahun 1870 telah mengatakan, bahwa dalam
masalah memberikan tanah-tanah yang tidak dibudidayakan,
landsdomeinrecht tersebut tidak perlu. Dikatakan pula olehnya,
bahwa “Adalah merupakan suatu jalan juga. Benar, jika dengan
menyampingkan sama sekali azas-azas pemerintahan kita
sendiri, kita mengadakan penyelidikan-penyelidikan atas
hak-hak tanah daripada penduduk, baik yang tertulis maupun
yang tidak tertulis, dan akhirnya menjadikan hak-hak tanah

30 Aanvullend recht ialah peraturan-peraturan hukum dimana orang-
orang dapat menyimpang dari peraturan tersebut, dan hanya berlaku,
jika sudah tidak ada lagi persetujuan di antara pihak-pihak. Contoh
misalnya ketentuan undang-undang mengenai genuskoop.