Page 169 - Orang Indonesia dan Tanahnya

130 Orang Indonesia dan Tanahnya

29
Minahasa? oleh pernyataan domein ia dianggap gugur pula .
Bagaimanakah dengan beschikkingsrecht atau “hak ulayat”? juga
menjadi hapus karena pernyataan domein.
Inilah tindakan-tindakan yang pasti dilakukan sebagai
akibatnya. Sebab bukankah sebagai pemilik (eigenaar),
pemerintah dapat menyerahkan semua hak-hak kepada daerah-
daerah lokal (locale ressorten), tanpa mengingat hak-hak
daripada penduduk? Bukankah pemerintah sekarang dapat
pula mendirikan bangunan-bangunan, membuat jalan-jalan,
menentukan hutan-hutan sebagai cadangan dsb. Oleh karena
ia telah menjadi eigenaar sebagai akibat pernyataan domein?
Bukankah ia dapat membatasi hak buka tanah karena ia sebagai
eigenaar?
Atau seperti yang diucapkan secara cerdik oleh para
para birokrat dan menteri Pleyte: “Bahwa sesuai dengan
maksud undang-undang agraria dan pernyataan domein,
maka hak menguasai daripada pemerintah (Gouvernements
beschikkingsrecht) haruslah ditempatkan dimuka, hanya
saja selama hak ini belum dilaksanakan secara nyata-nyata,
maka didalam hal ini hukum adat privat...diakui.” Dan semua
bahaya ini menjadi lebih besar lagi, jika kita mengingat bahwa
secara halus daerah-daerah swapraja telah dipaksa agar supaya
menerima “azas-azas agraria” tersebut.
Sesungguhnya untuk apakah semua ini? Bukankah
pemerintah cukup mengatakan, bahwa kecuali dengan cara hak
buka tanah oleh orang-orang Indonesia, maka memiliki tanah-
tanah yang tidak dibudidayakan dilarang? Bahwa tanah-tanah
yang tidak bertuan semata-mata dikuasai oleh pemerintah?

29 Yang dimaksud Prof. Vollenhoven dengan bezet atau beletrecht disini
ialah voorkeurrecht yang sudah kuno (hak utama atau hak yang di
dahulukan), yang dimiliki oleh beberapa keluarga tertentu.