Page 176 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 137
Menurut hemat kami, pendapat ini akan menimbulkan dua
buah keberatan baru. Pertama-tama, orang akan mencabut
dengan paksa tanah milik yang masih lekat itu (beklemde
grondbezit), dan kedua, sebagai gantinya rencana undang-
undang itu melepaskannya dari hubungan hukum adat
mengenai tanah, juga dari ikatan desa Indonesia; maka semua
kesusahan yang diduga pasti akan timbul sebagai akibat ontwerp
cultuurwet dan yang dengan penuh dengan keyakinan ditentang
oleh parlemen pada bulan Mei 1865, sekarang pasti akan muncul
pula jika bleklemd inlandsch bezirecht diubah menjadi hak
eigendom Barat. Tambahan pula: menurut R. 2 dari memori
penjelasan itu sendiri, maka perubahan menjadi eigendom Barat
tersebut akan “dijalankan secara berangsur-angsur sekali” dan
“mula-mulanya di Jawa dan Madura saja,” sehingga didalam
jangka waktu yang panjang, untuk seluruh daerah-daerah luar
Jawa dan untuk sebagian besar pulau Jawa dan Madura (luas
Hindia Belanda adalah enam puluh kali Nederland) hak milik
pribumi atau inlandsch bezitrecht akan lenyap. Dan inilah yang
disebut penjelasan itu, yang katanya “secara sadar datang dari
pihak penguasa dan bertujuan suatu kepastian hukum.”
Kegagalan dari eigendom agraris yang fakultatif dari tahun
1872 untuk Jawa dan Madura untuk dapat lenyap, akan tetapi
sebagai gantinya—untuk seluruh Hindia Belanda—diadakan
eigendom Barat yang imperatif. Dan meskipun hal ini hanya
dibatasi untuk tanah-tanah yang sekarang sungguh-sungguh
dimiliki dengan hak eigendom Timur, maka akan timbullah
kekacauan dalam ketertiban hukum dan kesadaran hukum
bagi penduduk.
Selanjutnya telah berulang-ulang kami sebutkan didalam
uraian-uraian yang lalu, bahwa tidak ada tuntutan praktek
yang lebih dibutuhkan daripada memberikan surat-surat bukti
tertulis kepada orang-orang yang mempunyai surat asli dari