Page 180 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 180
C. Van Vollenhoven 141
Seterusnya agar supaya peraturan-peraturan agraria dapat
berguna, haruslah peraturan-peraturan untuk “buka tanah”
mengumpulkan hasil-hasil dsb., disesuaikan dengan hukum
yang berlaku dikalangan penduduk sendiri. Maka jika didalam
kejadian yang konkret, pemerintah hendak menyingkirkan
hak-hak penduduk yang dianggap merintangi kemauannya,
satu-satunya jalan hanyalah dengan suatu pencabutan hak
milik (ontgeining).
Sebaliknya didalam ontwerp itu hak-hak dari penduduk
tersebut secara mentah-mentah diserahkan kepada para
birokrat yang hanya mau menghormati hak-hak ini selama
tidak dianggap bertentangan dengan kepentingan dari sistem
mereka. Dan dengan suatu algemene verordening (peraturan
umum) hak-hak itu dapat dihapuskan kapan saja para birokrat
menghendakinya.
Juga pernyataan domein atas tanah-tanah yang tidak
dibudidayakan merupakan suatu kerugian dan tampak
mengandung bahaya. Bahwa didalam semua urusan yang
berhubungan dengan tanah, konstruksi privat tersebut ternyata
telah dengan sedemikian meracuni perancang undang-undang
itu, sehingga ia berpendapat, seperti yang dapat kita baca
didalam S 4 memori penjelasan, bahwa guna kepentingan
pemberian eigendom, pemerintah setiap tahun dapat menyuruh
bayar sejumlah delapan ton, tetapi jika pemerintah hanya
mendasarkan pemberian tersebut diatas tindakan administratif
(administratiefchtelijke daad), maka jumlah sebanyak itu
tidak dapat tercapai. Tetapi bukankah dalam pemberian izin
(vergunning) untuk penyelidikan tanah dan pertambangan,
untuk konsesi pertambangan dan lain-lain pemberian yang
bersifat administratif tidak ada beban pajak semacam itu?
