Page 189 - Orang Indonesia dan Tanahnya

150 Orang Indonesia dan Tanahnya

Juli 1918; juga disamping istilah dorpsgemeenten (masyarakat-
masyarakat desa) hendaknya disebut pula istilah “andere
inlandsche rechtsgemeenschappen” (masyarakat-masyarakat
hukum bumiputera lainnya misalnya marga, pakasaan, suku
dsb.); hendaknya ayat 6 menghapuskan pula penanaman paksa;
hendaknya diadakan ayat baru yang membuka kemungkinan
untuk memperoleh surat-surat bukti tertulis yang imperatif
bagi hak milik pribumi (inlandsch bezitrecht); hendaknya ayat
8, yang mengatur pemindahan hak-hak tanah (termasuk juga
hak ulayat atau beschikkingsrecht) kepada orang-orang Eropa
dan lainnya, diluaskan berlakunya, sehingga penebusan hak-
hak tersebut dilarang pula. Hendaknya ayat 3 dari pasal 02
Regeerinsreglement tersebut (ayat 3 rencana undang-undang)
diperbaiki menurut dasar yang telah kami kemukakan. Sedapat
mungkin hendaknya diadakan perkecualian-perkecualian untuk
kota-kota besar. Selanjutnya, apa yang telah diatur oleh pasal
tersebut mengenai hak-hak daripada penduduk, hendaknya
dinyatakan berlaku didaerah-daerah swapraja.
Mungkin sekarang timbul suatu pertanyaan, apakah
dengan penghapusan azas domein itu semua kesukaran-
kesukaran lalu dapat dipecahkan? Kami menjawab, bahwa pada
masa-masa yang akan datang, kita masih akan menghadapi
pekerjaan-pekerjaan yang sukar, misalnya didalam usaha kita
menghadapi roo ouw, didalam memajukan sawah-sawah
yang diberi pengairan (vloei akkersbouw), didalam usaha
melindungi hutan-hutan, didalam pengawasan tanah milik
yang tidak teratur (onregelmatig grondbezit) dsb. Tetapi
bagaimanapun juga titik pangkal daripada tindakan kita adalah
sehat. Kesukaran-kesukaran yang masih akan timbul itu adalah
kesukaran-kesukaran yang biasa timbul dari kehidupan yang
sesungguhnya, dan bukan kesukaran-kesukaran yang diciptakan