Page 190 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven 151
oleh lembaran negara (staatsbladen) serta tambahan lembaran
negara (bijbladen).
Akhirnya masih ada tiga buah pertimbangan yang kami
anggap berguna untuk dikemukakan.
Pertama: bahwa didalam membuat undang-undang yang
akan dijalankan di negeri yang beriklim tropis ini, hendaknya
selalu dijaga, agar supaya terdapat suatu harmoni yang
sungguh-sungguh antara pihak-pihak yang satu sama lain saling
bersilangan, misalnya antara golongan yang terpelajar dan yang
belum terpelajar, antara keadaan-keadaan (toestanden), hukum-
hukum (rechten) dan manusia-manusia (menschen) yang
sudah sangat maju dan yang masih terbelakang, agar supaya
golongan yang satu tidak dikorbankan untuk golongan yang
lain (terutama golongan yang lemah). Contoh mengenai hal ini
adalah jika pemberian tanah (gronduitgifte) dan peraturan buka-
tanah (ontginningsregling) yang didasarkan atas pengakuan
hak-hak rakyat tidak dapat lancar disemua daerah, maka hal
ini belum merupakan suatu bukti, bahwa bagi pemerintah dan
industri partikelir dalam keadaan yang lama dapat mengingkari
hak-hak penduduk.
Kedua: hendaknya pembaharuan azas-azas agraria tersebut
diatas tidak bertentangan dengan politik yang utama dari
daerah-daerah swapraja dalam duapuluh tahun yang terakhir
ini. Pernyataan domein dan semua zarah-zarah agraria kita
(onze agrarische finesses) memang dapat kita paksakan kepada
pemerintah daerah-daerah swapraja tersebut; tetapi zarah-
zarah ini ternyata tidak pernah menjadi suatu dasar pegangan
yang berguna bagi peraturan-peraturan yang dijalankan oleh
daerah-daerah swapraja sendiri (meskipun dengan bantuan
ahli-ahli serta pengawasan pemerintah). Karena disatu pihak,
pernyataan dan zarah-zarah tersebut terlalu tidak-Indonesia,