Page 28 - Orang Indonesia dan Tanahnya

C. Van Vollenhoven xxvii
karena statusnya dianggap bukan sebagai penyandang hak,
dan subjek hukum pemilik dari wilayah adatnya. Maka segala
praktek pemerintah yang berdasar pada kesalahan itu telah
bertentangan dengan konstitusi UUD 1945, termasuk pasal
7
18B. Sebagai penjaga konstitusi (constitutional guardian) dari
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi
telah menegaskan norma konstitusional bahwa masyarakat
hukum adat adalah penyandang hak dan subjek hukum yang
8
sejajar dengan subjek hukum lainnya. Putusan Mahkamah
Konstitusi itu menyebutkan:

“(D)alam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting
dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan
fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara
konstitusional diakui dan dihormati sebagai “penyandang hak” yang
dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan
demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai
subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka
masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana
subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama
mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan”
(Mahkamah Konstitusi 2012:168).

7 Pasal 18-B dari UUD 1945 yang telah diamandemen itu berbunyi bahwa
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
8 Lebih jauh analisis mengenai Putusan ini pelajari: Arizona dkk (2013,
akan terbit), Rachman (2013, akan terbit). Sepanjang lima tahun
terkahir (2007-2013) Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan
Putusan-putusan yang mendudukkan kembali konsep penguasaan
Negara atas tanah dan sumber daya alam pada berbagai putusannya.
Mengenai konstitusionalisme agraria ini pelajari Arizona (2011, 2012).