Page 97 - Orang Indonesia dan Tanahnya

58 Orang Indonesia dan Tanahnya

sangat bertentangan dengan Raffles yang menganggap pulau
Jawa sebagai suatu pachthoeve (tanah kepunyaan raja yang
“disewakan” kepada penduduk) yang sangat besar.
Pada tahun 1864, ia memperbarui kantor kadaster sehingga
orang-orang Indonesia dapat juga menggunakannya. Atas
dasar politik Fransen van de Putte ini, yang ternyata gagal
dalam pelaksanaannya dan kemudian dihapuskan pada tahun
1879, telah diadakan sebuah ketetapan pada tahun 1870, yang
memungkinkan orang-orang Jawa, Sunda dan Madura dapat
memperoleh suatu titel yang tertulis sebagai bukti hak atas
tanah sawahnya.
Percobaan yang kedua ialah, sesudah jatuhnya Fransen
van de Putte pada tahun 1866 dan sebagai akibat ditentangnya
rancangan undang-undang tentang pengusahaan tanah
(ontwerp cultuurwet) yang dibuat olehnya, diadakannya suatu
penelitian tentang hak-hak tanah yang obyektif dari penduduk
di pulau Jawa. Penelitian yang sangat luas ini telah berhasil
dengan terbitnya sebuah susunan Eindresume (Ikhtisar Akhir)
yang terdiri dari tiga jilid. Eindresume ini ternyata mengandung
bahan-bahan yang sungguh melimpah-ruah, berharga dan dapat
dipertanggungjawabkan. Orang-orang melakukan penelitian ini
tentunya kurang mengetahui akan keseluruhan bahan-bahan
itu, karena mereka belum mengenal bentuk yang umum dari
hak-hak tanah di Indonesia yang hanya dapat dilihat dengan
jelas dalam bentuknya yang asli di daerah-daerah luar Jawa.
Tetapi dengan ini mereka memperoleh keuntungan-keuntungan
pula, karena mereka dapat melakukan penelitian itu dengan
jujur, berdasarkan keadaan yang nyata-nyata ada di daerah
penelitian itu, tidak diliputi oleh prasangka-prasangka dengan
model-modelnya yang sesungguhnya hanya tepat jika berlaku di
daerah lain. Namun hubungan satu sama lain dari bahan-bahan
yang terkumpul itu tidaklah dikenal, oleh karena mereka yang