Page 95 - Orang Indonesia dan Tanahnya
P. 95
56 Orang Indonesia dan Tanahnya
mereka atas tanah-tanah yang tidak dibudidayakan diatur dalam
suatu hubungan yang jelas dan sesuai pula dengan keadaan
yang sebenarnya. Pendek kata, peraturan Jambi itu telah dibuat
sedemikian rupa sehingga tidak lagi memerlukan interpretasi
lebih lanjut, juga diusahakan supaya kepala-kepala desa beserta
penduduknya dapat pula mengerti peraturan itu dengan jelas.
Percobaan kedua dalam membuat sebuah peraturan
diluar biro adalah usaha dari Sultan Riau pada kira-kira tahun
1880. Karena tertarik oleh perbuatan beberapa raja-raja di
Semenanjung Melayu, maka ia telah memasukkan pula semacam
Torrensstelsel, guna dipakai dalam usahanya untuk mengadakan
suatu pembukuan/registrasi tanah (grondboekhouding) di dalam
lingkungan wilayahnya. Usaha ini disambut dan disokong oleh
pegawai-pegawai pemerintah dengan baik. Tetapi dengan
dimasukkannya Riau ke dalam daerah yang diperintah langsung
pada tahun 1913, maka peraturan yang baik tersebut kemudian
diganti dengan sebuah ordonasi yang menggunakan model
biro biasa.
Maka jikalau kita bisa menganggap, bahwa peraturan-
peraturan agraria (agrarische reglementen) yang selebihnya yang
akan disusun dalam masa-masa yang akan datang—kemudian
lalu dapat melepaskan diri dari ikatan-ikatan model Jawa,
dan hanya membuat ketentuan-ketentuan yang bertujuan
menghilangkan keragu-raguan atau hanya memberikan
peraturan-peraturan pelengkap yang nyata-nyata dibutuhkan
oleh keadaan, apakah hal itu lalu berarti bahwa kita boleh
menyerahkan saja pulau Jawa itu pada nasibnya? Dapatkah kita
menyia-nyiakan saja sebuah pulau yang sejak lama menjadi
pusat perhatian kita dan dimana paling sedikit berdiam tiga
perlima dari seluruh penduduk Hindia Belanda?
