Page 93 - Orang Indonesia dan Tanahnya

54 Orang Indonesia dan Tanahnya

diberi kesempatan untuk dapat menguasai tanahnya itu
dengan bebas (sehingga memperoleh hak eigendom Timur),
terdapat pula pengertian yang mengacaukan, yaitu dengan
digunakannya istilah model Jawa erfelijk individueel bezit (hak
miliki perseorangan turun temurun).
18
Larangan pengasingan tanah dari tahun 1875 kepada orang-
orang bukan pribumi diperluas menjadi larangan menggadaikan
tanah di Sumatera Barat dan tentunya diperluas lagi di pulau
Lombok. Memecah-mecah milik tanah tidak disinggung dalam
Peraturan-peraturan ini. Hal tentang pembagian tanah keluarga
dapat pula berjalan dengan baik. Ketentuan yang mengatur hak
milik dari sawah-sawah yang ditinggalkan di Sumatera Barat
dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dibidang
ini dengan jalan arbitrase. Mengenai hipotik pribumi dibuat
sebuah ketentuan yang menetapkan, bahwa peraturan mengenai
kreditverband dari tahun 1908—sebuah peraturan yang paling
tidak memuaskan dan bersifat arogan— dibatasi berlakunya
dalam batas-batas kemampuan pelaksanaannya pada waktu
itu; juga untuk waktu-waktu yang akan datang, peraturan ini
tidak akan dipandang sebagai sebuah peraturan yang akan
mengganti hak gadai Indonesia serta hak hipotik Indonesia—
seperti apa yang sebenarnya dikehendaki serta diharapkan oleh
rancangan Burgelijk Wetboek yang dipersatukan dari tahun 1910.
Mengenai pengasingan dan penggadaian tanah dimungkinkan
bukti-bukti tertulis; tetapi ketentuan yang baik dari Agrarisch
19
Besluit tahun 1870 yang menurut redaksinya yang asli telah
menjanjikan agar para pemilik tanah bangsa Indonesia
dapat memperoleh suatu titel yang tertulis, ternyata tidak

18 Catatan editor: Dikenal secara luas sebagai Vervreemdingsverbod yang
dituangkan dalam Staatsblad 1875 No. 179.
19 Catatan editor: Staatsblad 1870 No. 118