Page 34 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 21

hantui, karena landreform yang dipraktekkan di desa ini dimak-
nai sebagai kebijakan Soemotirto yang komunis. Padahal pada
akhir tahun 1965 hingga 1966 di Indonesia, termasuk Desa Ngan-
dagan, berlangsung operasi pembersihan terhadap penganut
dan simpatisan komunis oleh masyarakat umum. Hal ini men-
ciptakan suasana mencekam di Desa Ngandagan, sehingga tidak
memberi peluang bagi munculnya Panitia Landreform.
Hal yang hampir serupa juga terjadi di Desa Karanganyar,
di mana Panitia Landreform belum sempat dinikmati keman-
faatannya oleh masyarakat Desa Karanganyar, karena secara
hukum panitia ini baru dibentuk pada tahun 1964. Padahal pada
tahun 1947–1964 masyarakat Desa Karanganyar telah memprak-
tekkan landreform lokal. Ketika Panitia Landreform dibentuk
secara nasional pada tahun 1964, maka pada tahun 1965 Desa
Karanganyar mengalami tragedi sosial, ketika terjadi gerakan
anti komunis yang memakan banyak korban jiwa. Hal ini
menciptakan suasana mencekam di Desa Karanganyar, sehingga
tidak memberi peluang bagi munculnya Panitia Landreform.
Walaupun pada kenyataannya masyarakat dan Pemerintah Desa
Karanganyar tetap mempraktekka landreform lokal.
Sementara itu, untuk menyelesaikan perkara yang timbul
akibat pelaksanaan landreform secara nasional, maka berdasar-
kan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 dibentuklah Penga-
dilan Landreform. Tetapi cita-cita mulia ini diruntuhkan demi
keseragaman, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1970 yang antara lain menghapus Pengadilan Landreform. Ber-
dasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970, apabila terjadi
sengketa yang berkaitan dengan landreform, maka harus disele-
saikan melalui: Pertama, peradilan umum, apabila sengketa
tersebut bersifat perdata atau pidana. Kedua, aparat pelaksana