Page 29 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 29
16 Aristiono Nugroho, dkk.
dianggap fungsional. Dalam wilayah yang relatif stabil (seperti:
Desa Ngandagan), maka ekspresi berbeda dengan sikap, tin-
dakan, dan perilaku masyarakat pada umumnya seringkali dipan-
dang sebagai sesuatu yang tidak fungsional.
Perubahan sosial yang fungsional yang digagas dan dilaku-
kan oleh Soemotirto pada tahun 1947, merupakan ikhtiar yang
tidak dimaksudkan untuk memberi hak milik atas tanah kepada
petani yang tidak memiliki tanah sawah. Bagi Soemotirto, para
petani ini (buruh kulian) cukup diberi hak garap atas tanah
sawah, sedangkan hak miliknya tetap berada kepada pemiliknya
(kulian). Kebijakan ini memang bersifat kondisional, karena
sesuai dengan situasi dan kondisi Desa Ngandagan pada tahun
1947. Tetapi kebijakan yang kondisional ini ternyata mampu
mereduksi resistensi kulian yang berjumlah 64 kepala keluarga.
Kebijakan ini juga berhasil memberi penghasilan (karena meng-
garap tanah sawah) bagi 128 kepala keluarga buruh kulian, yang
mampu memberi kompensasi berupa tersedianya 128 kepala
keluarga sebagai tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan oleh
Pemerintah Desa Ngandagan, untuk melaksanakan kerja bakti
dan ronda malam.
B. Ketika Desa Lain Turut “Bergetar”
Desa Karanganyar merupakan salah satu desa di Keca-
matan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah. Desa
ini berbatasan langsung dengan Desa Ngandagan, yang dalam
konteks landreform lokal merupakan sumber “getaran”. Oleh kare-
na interaksi yang intens antara masyarakat dan Pemerintah
Desa Karanganyar dengan masyarakat dan Pemerintah Desa
Ngandagan, maka dalam konteks landreform lokal, Desa
Karanganyar juga turut “bergetar” atau biasa disebut “beresonan-
