Page 33 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

20 Aristiono Nugroho, dkk.

dibentuklah Panitia Landreform di tingkat pusat, daerah tingkat
I atau provinsi, daerah tingkat II atau kabupaten/kotamadya,
kecamatan, dan desa. Panitia Landreform bertugas mengorganisir
kegiatan landreform di semua lini. Tetapi ternyata Panitia Land-
reform dianggap kurang mampu melaksanakan tugasnya,
sehingga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980
peran panitia ini digantikan oleh Gubernur, Bupati/Waliko-
tamadya, Camat, dan Kepala Desa, yang melaksanakan tugasnya
sehari-hari mereka dibantu oleh Panitia Pertimbangan Landre-
form yang dibentuk di tingkat pusat, daerah tingkat I atau
provinsi, daerah tingkat II atau kabupaten/ kotamadya, keca-
matan, dan desa. Panitia Pertimbangan Landreform terdiri dari
wakil instansi pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan
landreform dan ditambah dengan wakil dari HKTI (Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia). Panitia ini bertugas memberi sa-
ran dan pertimbangan segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaan landreform.
Dalam konteks Desa Ngandagan, Panitia Landreform belum
sempat dinikmati kemanfaatannya oleh masyarakat Desa Ngan-
dagan, karena secara hukum panitia ini baru dibentuk pada tahun
1964. Padahal pada tahun 1947 – 1964 masyarakat Desa Ngan-
dagan telah mempraktekkan landreform atas “paksaan” Soemo-
tirto. Ketika Panitia Landreform dibentuk secara nasional pada
tahun 1964, Desa Ngandagan baru saja mengalami trauma sosial,
ketika pemimpin mereka, Soemotirto, berhasil dipenjarakan oleh
penentangnya. Trauma sosial ini bergolak hebat ketika pada
tahun 1963 Soemotirto ditentang secara intens oleh kelompok
anti Soemotirto, dan akhirnya Soemotirto berhasil dipenjarakan
oleh penentangnya hingga awal tahun 1964.
Trauma sosial masyarakat Desa Ngandagan semakin meng-