Page 36 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 23

Desa Karanganyar mengalami internalisasi sosial sehingga
dipandang sebagai tradisi atau adat Desa Karanganyar. Dengan
demikian, sebagaimana keadaan di Desa Ngandagan, manfaat
Pengadilan Landreform juga tidak pernah dirasakan oleh masya-
rakat Desa Karanganyar.
Sementara itu, untuk memperlancar urusan keuangan bagi
pelaksanaan landreform seacara nasional, berdasarkan Pasal 16
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 dibentuklah
Yayasan Dana Landreform. Tetapi yayasan ini pada tahun 1984
diambil alih oleh Departemen Keuangan, yang berarti Yayasan
Dana Landreform sejak tahun 1984 telah ditiadakan. Pada saat
yayasan ini masih ada (1961 – 1984), dana bagi yayasan ini diper-
oleh dari: Pertama, pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah
pusat. Kedua, pungutan sebesar 10 % dari harga tanah yang
harus dibayar oleh petani penerima hak milik atas tanah redis-
tribusi, yang merupakan biaya admimistrasi. Ketiga, hasil sewa
dan penjualan tanah dalam rangka pelaksanaan landreform.
Keempat, lain-lain sumber yang sah yang menjadi wewenang
Direktorat Agraria.
Sejak Yayasan Dana Landreform berdiri (tahun 1961) hingga
ditiadakan (tahun 1984), masyarakat Desa Ngandagan belum
merasakan interaksi langsung dengan yayasan tersebut. Pen-
danaan landreform yang diluncurkan oleh Soemotirto pada tahun
1947 dilakukan berdasarkan kemampuan masyarakat dan Peme-
rintah Desa Ngandagan pada saat itu. Beberapa anggota masya-
rakat Desa Ngandagan memberi kesaksian, bahwa landreform
dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Desa Ngandagan
secara swadaya. Selanjutnya, ketika sampai saat ini landreform
ala Soemotirto atau ala Desa Ngandagan masih eksis, maka
pembiayaannya dilakukan berdasarkan kemampuan Pemerintah