Page 41 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

28 Aristiono Nugroho, dkk.

menjaga kelangsungan landreform lokal;
Keempat, kelangsungan tindakan masyarakat dan Peme-
rintah Desa Karanganyar dibatasi oleh kondisi yang tak dapat
diubah dengan sendirinya. Saat berhadapan dengan kebijakan
yang tidak berpihak pada petani, maka kelangsungan landreform
lokal layak ditinjau ulang. Kebijakan yang tidak berpihak pada
petani akan megurangi semangat petani untuk bertani, sehingga
pemberian hak garap atas tanah sawah tidak lagi menarik. Con-
toh, kebijakan pemerintah pusat menghapus bea masuk bagi
kedelai impor, adalah kebijakan yang tidak berpihak pada petani.
Kelima, masyarakat dan Pemerintah Desa Karanganyar
memilih, menilai dan mengevaluasi tindakan yang telah, sedang,
dan akan dilakukannya. Pada dasarnya landreform lokal yang
diterapkan di Desa Karanganyar merupakan pilihan masyarakat
dan Pemerintah Desa Karanganyar. Ikhtiar ini kemudian dinilai
dan dievaluasi oleh masyarakat dan Pemerintah Desa Karang-
anyar, terutama dalam hal kontribusinya bagi pemenuhan rasa
keadilan, peningkatan kesejahteraan, dan penciptaan harmoni
sosial. Hasil penilaian dan evaluasi ini merupakan input (ma-
sukan) bagi perbaikan penerapan landreform lokal di Desa
Karanganyar;
Keenam, ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prin-
sip moral akan timbul pada saat pengambilan keputusan. Ketika
landreform lokal diterapkan di Desa Karanganyar, maka ada
beberapa hal yang timbul dan ditetapkan untuk mendukung
penerapan tersebut, seperti: (1) ukuran luas hak garap atas tanah
sawah yang wajib diserahkan pada Pemerintah Desa Karang-
anyar; (2) aturan yang mengikat penerima, pemberi, dan penya-
lur hak garap atas tanah sawah; dan (3) prinsip-prinsip moral
yang melingkupi penerapan landreform lokal, misal: keadilan,