Page 42 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

Resonansi Landreform Lokal ... 29

kesejahteraan, dan harmoni sosial, yang oleh masyarakat Desa
Karanganyar dikenal dengan istilah “guyub”.
Ukuran-ukuran, aturan-aturan, atau prinsip-prinsip moral
yang diterapkan dalam landreform lokal di Desa Karanganyar
berbeda dengan yang diterapkan dalam landreform secara
nasional. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Nomor 56
Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian diten-
tukan bahwa luas minimum tanah pertanian adalah seluas 2
Ha, sedangkan yang diterapkan di Desa Karanganyar tidaklah
seluas itu. Sesungguhnya penetapan luas tanah pertanian secara
nasional merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 17 UUPA.
Dasar pertimbangannya adalah adanya fakta di masa itu, berupa
adanya ketimpangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah
pertanian. Sejalan dengan semangat UUPA, maka Undang-
Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 juga tidak memperkenankan
pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas.
Sesungguhnya Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960
mengatur: Pertama, penetapan luas maksimum tanah perta-
nian. Kedua, penetapan tanah gadai secara tertulis. Ketiga,
penetapan luas minimum tanah pertanian.
Khusus mengenai penetapan luas minimum tanah perta-
nian, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960: ayat
(1) menyatakan bahwa pemindahan hak atas tanah pertanian
dilarang, apabila pemindahan hak itu mengakibatkan timbulnya
atau berlangsungnya pemilikan tanah yang luasnya kurang dari
2 Ha. Larangan tersebut tidak berlaku pada pembagian warisan,
dan apabila si penjual hanya memiliki bidang tanah yang luasnya
kurang dari 2 Ha dan dijual sekaligus; ayat (2) menyatakan bahwa
jika dua orang atau lebih pada waktu mulai berlakunya peraturan
ini memiliki tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 Ha,