Page 25 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

12 Aristiono Nugroho, dkk.

wajib segera mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain
di kecamatan tempat letak tanah tersebut, atau ia pindah ke
kecamatan tempat letak tanah tersebut. Toleransi diberikan bagi
mereka yang bertempat tinggal di kecamatan yang berbatasan
dengan kecamatan tempat letak tanah tersebut. Kewajiban ini
juga berlaku bagi pemilik tanah yang meninggalkan kecamatan
tempat letak tanah selama 2 tahun berturut-turut, di mana ia
wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di
kecamatan tempat letak tanah. Pelanggaran terhadap kewajiban
ini akan mendapat sanksi berupa pengambil-alihan tanah oleh
pemerintah dengan pemberian ganti rugi.
Perkecualian diberikan kepada mereka yang menjalankan
tugas negara, menjalankan kewajiban agama, atau yang memi-
liki alasan khusus yang dapat diterima oleh Menteri Agraria
(saat ini berarti Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia), dengan syarat luas tanahnya tidak boleh melebihi
2/5 dari batas maksimum pemilikan tanah sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960. Selanjutnya
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977, maka
perkecualian bagi pegawai negeri, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964, ditambah lagi
dengan perkecualian bagi pensiunan pegawai negeri dan janda
pegawai negeri serta janda pensiunan pegawai negeri.
Khusus di Desa Ngandagan sejak tahun 1947, Soemotirto
(Kepala Desa Ngandagan tahun 1947 – 1964) memang belum
sempat membagi tanah atas tanah yang dipandang absentee.
Tetapi ia sempat mendistribusikan tanah yang diterlantarkan
sebagaimana tanah absentee. Tanah tersebut adalah tanah
tegalan yang dimiliki oleh Asisten Wedana (Camat) bernama
Kusumo Mangunharjo Besali, yang setelah yang bersangkutan