Page 20 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar
P. 20

Resonansi Landreform Lokal ...  7

              syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang harus
              dipenuhi oleh petani penerima redistribusi tanah, yaitu: warga
              negara Indonesia, dan bertempat tinggal di kecamatan tempat
              letak tanah, serta mampu atau kuat bekerja di bidang pertanian.
              Sementara itu, syarat khusus yang harus dipenuhi oleh petani
              penerima redistribusi tanah, yaitu: Pertama, petani yang tergo-
              long dalam urutan prioritas pertama sampai dengan prioritas
              yang ketujuh, dan telah mengerjakan tanah yang bersangkutan
              sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut. Kedua, petani yang
              tergolong prioritas kedua, dan telah mengerjakan tanah yang
              bersangkutan 2 musim berturut-turut. Ketiga, para pekerja yang
              tergolong dalam prioritas ketiga, dan telah bekerja pada mantan
              pemilik tanah selama 3 tahun berturut-turut.
                  Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor
              224 Tahun 1961, petani penerima redistribusi tanah obyek
              landreform memiliki kewajiban, sebagai berikut: Pertama, mem-
              bayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan.
              Kedua, tanah redistribusi harus dikerjakan atau diusahakan
              oleh pemilik (pihak yang telah memperoleh redistribusi tanah)
              sendiri secara aktif. Ketiga, setelah 2 tahun sejak tanah redis-
              tribusi diperoleh dengan hak milik, setiap tahunnya harus dica-
              pai kenaikan hasil tanaman sebanyak yang ditetapkan oleh dinas
              pertanian. Keempat, harus menjadi anggota koperasi pertanian.
                  Dalam konteks Desa Ngandagan, Soemotirto tidak berke-
              inginan memberi hak milik atas tanah kepada petani yang tidak
              memiliki tanah sawah. Ia hanya berkeinginan memberi hak garap
              atas tanah sawah, kepada petani yang tidak memiliki tanah
              sawah, sedangkan hak miliknya tetap berada kepada pemiliknya
              (pihak yang terkena kewajiban menyerahkan 90 ubin per 300
              ubin tanah sawah). Kebijakan Soemotirto ini bersifat kondi-
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25