Page 23 - Resonansi Landreform Lokal di Karanganyar: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar

10 Aristiono Nugroho, dkk.

(Undang-Undang Pokok Agraria) yang lahir pada tanggal 24
September 1960. Setelah UUPA lahir, maka undang-undang ini
menjadi dasar bagi diterbitkannya berbagai ketentuan land-
reform. Sebagaimana diketahui landreform, merupakan salah satu
upaya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi, dan psiko-
logis petani. Oleh karena itu tujuan landreform meliputi: Perta-
ma, tujuan sosial, yang terdiri dari: (1) mengakhiri sistem tuan
tanah yang mengeksploitir petani penggarap dan buruh tani,
(2) mengakhiri pemilikan tanah yang luas atau yang melampaui
batas maksimum pemilikan tanah, dan (3) mengadakan pemba-
gian atas tanah secara adil; Kedua, tujuan ekonomi, yaitu
memperbaiki kondisi ekonomi petani, dengan memperkuat
relasi legal antara petani dengan tanahnya, yang biasa disebut
“penguatan asset”, serta memperbaiki produksi pertanian agar
dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, yang
biasa disebut “pemberian akses”; Ketiga, tujuan psikologis, yaitu
meningkatkan gairah atau semangat petani yang telah memiliki
relasi legal yang kuat dengan tanahnya.
Program landreform secara nasional meliputi: Pertama,
pembatasan luas maksimum pemilikan tanah. Kedua, larangan
pemilikan tanah secara guntai atau absentee. Ketiga, redistri-
busi tanah, yang hanya boleh dilakukan atas tanah kelebihan
dari batas maksimum, tanah absentee, tanah swapraja dan tanah
bekas swapraja, serta tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Keempat, pengaturan yang berkaitan dengan pengembalian
tanah pertanian yang digadaikan. Kelima, pengaturan kembali
perjanjian bagi hasil. Keenam, penetapan luas minimum pemi-
likan tanah pertanian disertai larangan untuk melakukan perbu-
atan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah pertanian
menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.