Page 121 - Konstitusionalisme Agraria

yang tidak terkena oleh UU No. 86 tahun 1958 tentang “Nasionalisasi
Perusahaan-perusahaan Belanda” (Lembaran Negara tahun 1958
No. 162). yang pemiliknya telah meninggalkan wilayah Republik
Indonesia, sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang ini dikuasai oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri
(Muda) Agraria.
Untuk mengefektifkan penggunaan tanah-tanah pertanian
ditetapkan pula Perpu No. 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan dan
Penetapan Luas Tanah untuk Tanaman-tanaman Tertentu. Peraturan
ini dibuat dalam rangka usaha Pemerintah untuk mengatur
penggunaan tanah secara efisien sebagai yang dimaksud dalam
pasal 14 UUPA dan khususnya untuk melaksanakan program akan
memenuhi sandang-pangan rakyat sehingga terdapat imbangan
yang baik antara luas tanaman-tanaman yang penting bagi rakyat
dan negara. Peraturan ini kemudian hari diubah dengan UU No. 20
tahun 1964.
Untuk menjalankan Program Land Reform, pemerintah
membuat Komite Land Reform berdasarkan Keputusan Presiden
No. 131/1961 dan Keputusan Menteri No. 311/MP/1961 yang mengatur
tentang formasi, cakupan kerja dan tugas Komite Land Reform di
setiap level, dari tingkat nasional hingga tingkat desa, baru terbit
tanggal 15 April 1961 dan 8 Juli 1961. Sementara Peraturan Pemerintah
No. 224/1961 tentang Pelaksanaan Distribusi Tanah terbit tanggal 24
September 1961. Sebelum proses retribusi dimulai, komite melakukan
pemeriksaan mengenai jumlah keseluruhan tanah yang akan
didistribusi pada suatu wilayah dan jumlah penerima manfaatnya.
Praktis secara formal proses didtribusi baru dimulai pada tahun
kedua setelah ditetapkannya UUPA tahun 1960, yakni mulai 24
September 1962 (Wiradi dan Bachriadi, 2011:6).
Berlakunya sejumlah ketentuan tentang land reform telah
menimbulkan reaksi dari berbagai kelompok yang ada di pedesaan
dan juga oleh elit-elit nasional. Organisasi tani nasional yang
besar punya pandangan yang berbeda-beda dalam hal land reform.
Misalkan antara organisasi tani yang berafiliasi dengan PKI, yaitu
Barisan Tani Indonesia (BTI), Persatuan Tani Nasional Indonesia

90 Konstitusionalisme Agraria