Page 123 - Konstitusionalisme Agraria

reform. Surat-surat hutang land reform akan dikeluarkan atas unjuk
(“aantoonder”) dengan maksud untuk memudahkan yang empunya
untuk menguangkannya, jika ia tidak suka menunggu sampai surat
hutang kepunyaannya itu datang gilirannya untuk dilunasi.
Sebelumnya, MPR telah mengeluarkan ketetapan mengenai
GBHN pada tahun 1960 yang juga menjadi landasan bagi pelaksanaan
land reform. Di dalam MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-
Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap
Pertama 1961-1969 dinyatakan bahwa:

“Syarat pokok untuk pembangunan tata perekonomian nasional
adalah antara lain pembebasan berjuta-juta kaum tani dan rakyat
pada umumnya dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme
dan kapitalisme dengan melaksanakan landreform menurut
ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraya meletakkan
dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri
berat yang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara.”

Dalam menjalankan usaha land reform pemerintah melakukan
redistribusi tanah dalam dua tahapan. Pertama adalah Jawa, Madura,
Bali, dan Nusa Tenggara Barat (Lombok dan Sumbawa). Tanah yang
diredistribusi pada tahap awal ini adalah tanah absentee, tanah bekas
tanah kerajaan (tanah eks-swapraja) dan tanah negara. Tahap kedua
diagendakan mencakup wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan
Wilayah Indonesia lainnya (Luthfi dkk, 2011:15).
Pelaksanaan program land reform dilakukan oleh Panitia Land
Reform berdasarkan Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1960 yang
kepanitiaanya bersifat hierarkis. Panitia pada tingkat pusat di bawah
pengawasan langsung presiden, provinsi oleh gubernur, kabupaten
oleh bupati, kecamatan oleh camat dan panitia desa oleh di bawah
pengawasan administrasi kelurahan.
Program land reform yang berlangsung mulai dari 1962 hingga
1965 diharapkan bisa mengalokasikan tanah seluas 966.150 Ha.
Namun baru dapat direalisasikan seluas 337.445 Ha. Sedangkan
penggarap tak bertanah di Jawa, Madura, Bali dan NTT mencapai 3
juta orang (Luthfi dkk, 2011:16). Data lain menunjukan redistribusi
tanah di Jawa tahun 1962-1968 telah menyentuh tanah seluas

92 Konstitusionalisme Agraria