Page 127 - Konstitusionalisme Agraria

melakukan mobilisasi kekuatan tanding dan siasat mengelak bahkan
menggagalkan land reform — juga dapat dinilai sebagai aksi sepihak;
dan (iv) Terlibatnya kekerasan antara unsur pro-land reform dan
unsur anti-land reform yang beresonansi dengan konflik kekerasan
di tingkat elite negara (Fauzi, 1998).
Pelaksanaan land reform kandas ketika pemegang kekuasaan
negara berubah sama sekali. Perubahan dramatis kepemimpinan
pemerintah dari Presiden Ir. Soekarno ke Presiden Soeharto,
membawa akibat pokok pada politik agraria dari populisme menuju
kapitalisme (Fauzi, 1997). Sejak awal, terdapat konsensus di antara
para pendukung Orba tentang perlunya stabilisasi, rehabilitasi, dan
pembangunan ekonomi model kapitalis. Koalisi pendukung Orba
menolak sosialisme ala Indonesia yang akan mengubah struktur
sosial-ekonomi secara radikal. Strategi seperti itu secara politik tidak
dapat diterima para pendukung Orba, khususnya Angkatan Darat,
pada saat mereka harus menghadapi tantangan berat dari kekuatan-
kekuatan Orde Lama. Melaksanakan land reform dan program-
program yang bertujuan meredistribusi kekayaan dan memaksakan
tabungan, seperti perpajakan progresif, hanya akan menjauhkan para
pendukung Orba yang menganggap rezim itu sebagai antitesa dari
program yang diilhami komunis.
Ketika UUPA tercipta ternyata dalam pelaksanaannya
banyak juga hambatan yang menghadang termasuk pro-kontra
substansialnya dan kecurigaan terhadap penyusupan paham
komunis di dalamnya, akibat kendala-kendala itu, maka land reform
yang begitu krusial sempat tidak berjalan begitu lama. Padahal
dalam sejarahnya land reform justru pertama kali dipopulerkan oleh
Amerika Serikat di Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Ahli Tanah
dari New York, Wolf Ladeijensky dikontrak untuk melancarkan
kebijakan pembagian tanah guna menangkal pengaruh komunisme.
Dr. Wolf Ladejinsky adalah bekas Atase Pertanian Amerika di Jepang,
yang membantu Jenderal Mac Arthur sewaktu melaksanakan land
reform di Jepang. Dia tiga kali datang di Indonesia, yaitu pertama di
tahun 1961 (hanya 10 hari untuk mempelajari berbagai dokumen),

96 Konstitusionalisme Agraria