Page 129 - Konstitusionalisme Agraria
P. 129

tanah dan sumber daya alam. Baru kemudian Kementerian Pertanian
            diadakan lagi pada Kabinet Halim (21 Januari – 6 September 1950)
            yang dijabat oleh Sujarwo (BTI), Kabinet Natsir (6 September 1950 –
            27 April 1951) dijabat Mr. Tandiono Menu, Kabinet Sukiman-Suwiryo
            (27 April 1951 – 3 April 1952) dijabat oleh Ir. Suwarto (PKRI). Pada
            Kabinet Sukiman-Suwiryo ini pula untuk pertama kali diadakan
            Menteri Urusan Agraria yang dijabat oleh Mr. Gondokusumo (PIR).
                 Pada kabinet berikutnya yaitu Kabinet Wilopo-Prawoto (3 April
            1952 – 30 Juli 1953), tidak ada lagi Menteri Urusan Agraria, namun
            Kementerian Pertanian masih tetap dipertahankan yang dijabat
            oleh Muhammad Sarjan (Masyumi). Pengganti Kabinet Wilopo-
            Prawoto, yaitu Kabinet Ali-Wongso-Arifin (30 Juli 1953 – 12 Agustus
            1955) kembali menghidupkan Kementerian Pertanian yang dijabat
            oleh Sujarwo (BTI) dan Menteri Urusan Agraria yang dijabat oleh
            Muhammad Hanafiah (NU) yang kemudian diganti oleh Gede Rake.
                 Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956)
            mengangkat kembali Muhammad Sarjan menjadi Menteri Pertanian
            (Masyumi) dengan Mr. Gunawan (PRN) sebagai Menteri Agraria.
            Pada masa Kabinet Ali-Rum-Idham (24 Maret 1956 – 9 April 1957)
            Menteri Pertanian dijabat oleh Eni Karim (PNI), Menteri Pertanian
            Muda dijabat Syeh Marhaban (PSII) dan Menteri Agraria dijabat
            Prof. Mr. Suhadi. Kabinet ini menegaskan bahwa salah satu program
            yang dicanangkannya untuk urusan agraria adalah mempebarui
            perundang-undangan agraria dengan berdasarkan atas kepentingan
            petani dan rakyat kota (Supraprapto, 1985:181). Selanjutnya pada
            Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959) yang merupakan kabinet
            terakhir dalam sistem parlementer di Indonesia, Menteri Pertanian
            dijabat oleh Mr. Sujarwo (BTI) dan Menteri Agraria oleh Prof. Mr.
            Soenarjo (NU).
                 Pada  masa  Demokrasi Terpimpin yang dimulai sejak
            dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan
            bergeser dari sistem parlemen ke sistem presidensial dimana menteri-
            menteri diangkat, diberhentikan dan bertanggungjawab kepada
            presiden. Pertama kali dibentuk Kabinet Kerja I (10 Juli 1959 – 18
            Februari 1960). Pada masa itu dibentuk Menteri Muda Pertanian (Dr.


               98     Konstitusionalisme Agraria
   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134