Page 132 - Konstitusionalisme Agraria

ditentukan oleh Soeharto selaku pengemban Supersemar setelah
berkonsultasi dengan pimpinan MPRS dan pimpinan DPRGR.
Pada kabinet ini kementerian dibagi ke dalam lima bidang.
Kementerian yang berkaitan dengan sumber daya alam menyebar
di Bidang Ekenomi Keuangan antara lain Departemen Maritim
(Laksda Latijan), Departemen Pertanian (Brigjen Sucipto, SH),
dan Departemen Perkebunan (Ir. P.C. Harjosudirjo). Sementara
itu Departemen Pertambangan (Ir. Bratanata) berada di bidang
Industri dan Pembangunan. Kabinet Ampera mengalami
perubahan menjadi Kabinet Ampera yang Disempurnakan (11
Oktober 1967 – 6 Juni 1968). Perubahan mendasar pada kabinet
ini adalah pada pemimpin kabinet yang bukan lagi Presiden
Soekarno, sebab ia telah diberhentikan oleh MPRS, melainkan
sudah bergeser kepada Soeharto selaku pejabat presiden.

Pembentukan Pengadilan Land Reform
Pelaksanaan land reform menimbulkan reaksi yang beragam di
pedesaan-pedesaan. Untuk menyelesaikan perkara-perara itu
Pemerintah membentuk Pengadilan Land Reform berdasarkan UU
No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Land Reform. Pengadilan
Land Reform ini diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara
pidana dan administratif dalam pelaksanaan peraturan land reform.
Beberapa peraturan yang dikategorikan sebagai peraturan land
reform, antara lain:

a. UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) Pasal-pasal 7,
10, 14, 15, 52 ayat (1) dan Pasal 53;
b. UU No. 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran-
Negara tahun 1960 No. 2);
c. UU No. 38 Prp. tahun 1960 tentang Penggunaan dan Penetapan
Luas Tanah untuk tanaman-tanaman tertentu (Lembaran-
Negara tahun 1960 No. 120) serta perubahan dan tambahannya;

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 101