Page 137 - Konstitusionalisme Agraria
P. 137
bagian ini menggunakan judul “Rezim Pembangunan” untuk
menyebutkan rezim pemerintahan Orde Baru.
Istilah “Pembangunan” sebenarnya bukan pertama kali
dimunculkan oleh rezim ini. Kata pembangunan sebelumnya telah
dipakai oleh Mohammad Hatta, Sjahrir, Sutomo dan Sam Ratulangi
sebagai kata yang dipergunakan untuk perjuangan melawan
imperialisme dari luar. Namun kata pembangunan memiliki
makna yang baru di dalam Rezim Orde Baru yang menempatkan
“Pembangunan” sebagai sebuah ideologi yang berisi tujuan dari
aktivitas politik, cara untuk mencapai tujuan, tata perilaku yang
harus diresapi oleh apparatus negara, sekaligus sebagai tameng
untuk melawan para kritikus pemerintah (Chambers, 1997:2-3).
Bagian ini dimulai dengan pembahasan mengenai transisi
pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto
dan implikasinya terhadap kebijakan land reform yang sebelumnya
dilaksanakan oleh Presiden Soekarno. Berikutnya pembahasan
mengenai ketetapan MPR dan kebijakan-kebijakan turunannya yang
dibuat untuk menjadikan sistem kapitalisme bekerja terhadap tanah
dan sumber daya alam Indonesia melalui modal asing dan modal
dalam negeri. Hal ini pulalah menjadikan konsepsi HMN kemudian
ditafsirkan sebagai pembenar bagi perampasan tanah yang dilakukan
oleh Pemerintah. Akibat dari cara pembangunan seperti ini lahirlah
konglomerasi disekitar keluarga dan kroni Presiden. Rezim ini
tidak saja bekerja di darat, tetapi juga melahirkan sejumlah fondasi
peraturan di perairan dan kelautan, serta kebijakan lingkungan
hidup. Pada bagian ini juga dijelaskan secara singkat bagaimana
Revolusi Hijau dan swasembada beras dijalankan serta dampaknya
bagi permasalahan agraria. Bagian terakhir menjelaskan mengenai
konflik pertanahan yang meluas karena kebijakan pembangunan
dan represi yang dilakukan oleh Rezim Pembangunan.
Kudeta Merangkak: Transisi dari Soekarno ke Soeharto
Tragedi 30 September 1965 yang menewaskan sejumlah perwira
tinggi Angkatan Darat telah menjadi isu politik yang pada akhirnya
106 Konstitusionalisme Agraria
