Page 138 - Konstitusionalisme Agraria

berujung kepada pergantian pemerintahan dari Soekarno kepada
Soeharto. Oleh militer, PKI dituduh sebagai dalang peristiwa naas
tersebut. Kekuatan politik militer yang direpresentasikan dengan
kehadiran Soeharto yang menerima Surat Perintah 11 Maret 1966
dan A. H. Nasution yang menjadi Ketua MPRS mendorong transisi
pemerintahan secara berangsur-angsur. Ben Anderson (1971) dan
Baskara T. Wardaya (2007) menyebut transisi pemerintahan pada
masa itu sebagai “kudeta merangkak” (creeping coup d’etat). Sebuah
24
dokumen yang ditulis oleh Benedict Anderson, dkk yang berjudul A
Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia pada
tahun 1971 merupakan dokumen pertama yang membantah G30S
versi Soeharto. Dalam dokumen yang dikenal dengan Cornell Paper
itu dipaparkan berbagai manipulasi peristiwa G 30 S oleh militer
pendukung Soeharto dan juga membahas tentang kudeta merangkak
(Creeping Coup D’etat) Soeharto terhadap Soekarno.
Pergantian pemerintahan terjadi secara berangsur-angsur.
Dimulai dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang diperkuat oleh
MPRS dengan mengeluarkan TAP MPRS No. IX/MPRS/1966 tentang
Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.
Salah satu diktum dari ketetapan itu adalah mempercayakan
kepada Letnan Jenderal Soeharto, Menteri Panglima Angkatan
Darat, pemegang ketetapan tersebut, untuk memikul tanggung
jawab wewenang yang terkandung didalamnya dengan penuh
kebijaksanaan, demi pengamanan usaha-usaha mencapai tujuan
Revolusi dan demi kebulatan serta kesatuan Bangsa dalam
mengemban Amanat Penderitaan Rakyat, berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945.
TAP MPRS tersebut merupakan upaya awal untuk
mendelegitimasi kekuasaan Soekarno. Selanjutnya MPRS
mengeluarkan TAP MPRS No. XXXI/MPRS/1966 tentang Penggantian
Sebutan “Paduka Yang Mulia” (PYM), “Yang Mulia” (YM), “Paduka

24 Dengan judul yang sama, baru-baru ini salah satu putri Soekarno, Sukmawati
Soekrnoputri membuat buku dengan judul: Creeping Coup D’etat (2011) untuk
menggambarkan kudeta yang dilakukan secara berangsur-angsur tersebut.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 107