Page 143 - Konstitusionalisme Agraria
P. 143

prioritas pembangunan ekonomi ditujukan untuk pembangunan di
            bidang (a) Bidang pertanian; (b) Bidang prasarana; dan (c) Bidang
            industri/pertambangan dan minyak.
                 Kebijakan makro pembangunan kemudian hari dilakukan
            dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN
            yang dikeluarkan oleh MPR merupakan prinsip-prinsip pemandu
            kebijakan negara (directive principle of state policy). Jimly
            Asshiddiqie mengartikan Directive Principle of State Policy (DPSP)
            sebagai panduan yang mengarahkan haluan kebijakan negara bagi
            pemerintah pusat dan daerah yang harus dijadikan pegangan sebagai
            kerangka kerja dalam merumuskan materi perundang-undangan dan
            program-program pemerintahan (Asshiddiqie, 2010:22).
                 Prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara yang pertama pada
            masa Orde Baru adalah TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang
            Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan
            Pembangunan. Pada masa-masa selanjutnya, prinsip-prinsip
            pemandu kebijakan pemerintah dibuat dalam bentuk ketetapan MPR
            mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara, diantaranya dalam TAP
            MPR No. IV/MPR/1973; TAP MPR No. IV/MPR/1978; TAP MPR No.
            II/MPR/1983; TAP MPR No. II/MPR/1988; TAP MPR No. II/MPR/1993;
            dan TAP MPR No. II/MPR/1998.
                 Lebih lanjut dalam Pasal 41 TAP MPR No. XXIII/MPRS/1996
            tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi,
            Keuangan dan Pembangunan disebutkan bahwa prinsip-prinsip
            efisiensi harus menjadi patokan dalam kegiatan pemerintah di
            bidang ekonomi, dengan pengertian bahwa penyimpangan dari
            prinsip-prinsip tersebut wajib dikenakan sanksi. Dengan prinsip
            efisiensi, maka kebijakan baru berupaya menciptakan kompetisi
            dalam kegiatan ekonomi, yang kemudian dilakukan liberalisasi
            serta membuka diri pada investasi asing pada banyak bidang usaha
            ekonomi.
                 Pembangunan dirancang dengan Pembangunan Jangka
            Panjang dengan durasi 25 tahun dan PEMBANGUNAN JANGKA
            PENDEK dengan durasi setiap 5 tahun. Struktur ekonomi pertanian
            dan industri yang hendak dibangun dirancang sesuai dengan


               112     Konstitusionalisme Agraria
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148