Page 143 - Konstitusionalisme Agraria
P. 143
prioritas pembangunan ekonomi ditujukan untuk pembangunan di
bidang (a) Bidang pertanian; (b) Bidang prasarana; dan (c) Bidang
industri/pertambangan dan minyak.
Kebijakan makro pembangunan kemudian hari dilakukan
dalam bentuk Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). GBHN
yang dikeluarkan oleh MPR merupakan prinsip-prinsip pemandu
kebijakan negara (directive principle of state policy). Jimly
Asshiddiqie mengartikan Directive Principle of State Policy (DPSP)
sebagai panduan yang mengarahkan haluan kebijakan negara bagi
pemerintah pusat dan daerah yang harus dijadikan pegangan sebagai
kerangka kerja dalam merumuskan materi perundang-undangan dan
program-program pemerintahan (Asshiddiqie, 2010:22).
Prinsip-prinsip pemandu kebijakan negara yang pertama pada
masa Orde Baru adalah TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang
Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan. Pada masa-masa selanjutnya, prinsip-prinsip
pemandu kebijakan pemerintah dibuat dalam bentuk ketetapan MPR
mengenai Garis-garis Besar Haluan Negara, diantaranya dalam TAP
MPR No. IV/MPR/1973; TAP MPR No. IV/MPR/1978; TAP MPR No.
II/MPR/1983; TAP MPR No. II/MPR/1988; TAP MPR No. II/MPR/1993;
dan TAP MPR No. II/MPR/1998.
Lebih lanjut dalam Pasal 41 TAP MPR No. XXIII/MPRS/1996
tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi,
Keuangan dan Pembangunan disebutkan bahwa prinsip-prinsip
efisiensi harus menjadi patokan dalam kegiatan pemerintah di
bidang ekonomi, dengan pengertian bahwa penyimpangan dari
prinsip-prinsip tersebut wajib dikenakan sanksi. Dengan prinsip
efisiensi, maka kebijakan baru berupaya menciptakan kompetisi
dalam kegiatan ekonomi, yang kemudian dilakukan liberalisasi
serta membuka diri pada investasi asing pada banyak bidang usaha
ekonomi.
Pembangunan dirancang dengan Pembangunan Jangka
Panjang dengan durasi 25 tahun dan PEMBANGUNAN JANGKA
PENDEK dengan durasi setiap 5 tahun. Struktur ekonomi pertanian
dan industri yang hendak dibangun dirancang sesuai dengan
112 Konstitusionalisme Agraria