Page 141 - Konstitusionalisme Agraria

1945. Sehingga dasar konstitusional penguasaan negara atas agraria
masih pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Rezim baru yang didominasi oleh militer ini menganggap
bahwa Soekarno telah melenceng dari semangat UUD 1945.
Oleh karena itu, rezim baru ini mentasbihkan diri sebagai Rezim
Pembangunan atau Rezim Orde Baru, dengan menyebut Soekarno
sebagai Orde Lama, yang bertujuan untuk melaksanakan UUD
1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini ditegaskan dalam TAP
MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan
Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Pasal 1 ketetapan
tersebut berbunyi:

“Sadar akan kenyataan bahwa hakekat dari proses kemerosotan
yang cepat dari Ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini
adalah penyelewengan dari pelaksanaan secara murni daripada
Undang-Undang Dasar 1945, yang tercermin dalam tidak adanya
pengawasan yang effektif dari lembaga-lembaga perwakilan rakyat
terhadap kebijaksanaan ekonomi pemerintah dan senantiasa kurang
diserasikannya kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi
serta dikesampingkannya prinsip-prinsip ekonomi yang rasional
dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi, maka jalan keluarnya
adalah kembali kepelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara
murni dan konsekuen (cetak tebal oleh penulis).”

Kebijakan ekonomi pun berubah arah dari kebijakan yang
pro kepada keterlibatan rakyat kepada yang pro modal asing.
Dikeluarkanlah TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang
Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan
Pembangunan. Ketetapan tersebut pada dasarnya merupakan
penerjemahan baru atas Pasal 33 UUD 1945. Pasal 6 TAP MPRS
tersebut meletakan landasan Demokrasi Ekonomi yang memiliki
ciri-ciri positif sebagai berikut: (a) Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama atas azas kekeluargaan, dan karenanya tidak mengenal
struktur pertentangan kelas; (b) Sumber-sumber kekayaan negara
dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-

110 Konstitusionalisme Agraria