Page 145 - Konstitusionalisme Agraria

melainkan sebagai penata-gunaan tanah, penataan administrasi
pertanahan, dan istilah-istilah sejenis. Kebijakan pertanahan di era
ini kemudian diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi
melalui proses pembangunan, diantaranya dengan mengeluarkan
kebijakan pembebasan tanah untuk kepentingan umum maupun
program-program transmigrasi yang membagikan tanah kepada
penduduk yang dipindahkan, terutama dari pulau Jawa ke lokasi
baru di luar pulau Jawa.
Land reform kemudian diasosiasikan dengan paham komunisme
yang menyebabkan “dijauhkannya” program land reform dari
kebijakan agraria masa pemerintahan Presiden Soeharto. Militer
merupakan kelompok yang paling getol mengkampanyekan bahwa
UUPA adalah produk PKI. Sebuah buku yang ditulis oleh Joewono,
Perwira Cadangan Angkatan Darat dan Bekas Pegawai Kementerian
Agraria mengkampanyekan bahwa UUPA merupakan produk
komunis sehingga seharusnya dicabut oleh pemerintah (Joewono,
1984). Padahal tidak penah dibuktikan secara jelas siapa tokoh PKI
yang dianggap sebagai pembuat UUPA. Karena dianggap berpaham
komunis, maka UUPA ditinggalkan dan sebagai gantinya dimajukan
kebijakan-kebijakan pro pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan pertumbuhan ekonomi (pro growth) tersebut
dilakukan dengan mengundang modal asing. Prasyarat bagi
model pembangunan tersebut dipersiapkanlah berbagai regulasi
pendukung seperti UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri. UU No. 1 Tahun 1967 bukanlah undang-undang pertama
berkaitan dengan modal asing di Indonesia. Sebelumnya telah ada
UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing, diubah
dengan Perppu No. 15 Tahun 1960. Hanya saja dalam kedua undang-
undang yang disebut terakhir ini terlalu banyak daftar investasi yang
tertutup untuk modal asing dan persyaratan-persyaratan tertentu,
misalkan kewajiban untuk memperkerjakan orang Indonesia dan
aturan lainnya. Oleh karena itulah, undang-undang tersebut dicabut
dengan UU No. 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan UU Penanaman
Modal Asing.

114 Konstitusionalisme Agraria