Page 149 - Konstitusionalisme Agraria

eks PKI pada akhir tahun 1960-an. Bahkan Ransom menuliskan judul
artikelnya itu di Majalah Ramparts dengan judul: “The Berkeley Mafia
and the Indonesian Massacre.” (Ransom, 1970).
Dalam rangka memfasilitasi penanaman modal asing di bidang
kehutanan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.
22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran
Hasil Hutan. Beberapa produk legal penting lain yang dihasilkan
Pemerintah untuk memfasilitasi industri kehutanan antara lain
adalah (1) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970, tentang Hak
Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan (2)
Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan di
Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan.
Setelah difasilitasi berbagai kebijakan di atas, kita dapat melihat
pesatnya kegiatan perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan
(PP-HPH) mengeksploitasi hutan alam sejak akhir tahun 1960-an dan
mencapai puncaknya pada tahun 1980-an. Pesatnya perkembangan
pengusahaan hutan di Indonesia, khususnya hutan alam tropika di luar
Jawa sejak akhir tahun 1960-an juga dapat dilihat dari perkembangan
jumlah PP-HPH, peningkatan jumlah produksi kayu bulat dan kayu
olahan, peningkatan jumlah tenaga kerja yang bergiat di sektor
kehutanan, peningkatan hasil devisa yang diperoleh negara dari ekspor
kayu, dan pendapatan pemerintah dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan,
Iuran Hasil Hutan serta Dana Reboisasi. Semua manfaat ini dapat
dilihat dalam berbagai laporan pemerintah (Marzali, 2002).

Bagan 1. Pengurangan tutupan hutan di Indonesia

118 Konstitusionalisme Agraria