Page 152 - Konstitusionalisme Agraria

untuk menegaskan batas wilayah republik dan penegasan Republik
Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state).
Dimulai dengan UU No. 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara
RI dengan Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah
Kedua Negara di Selat Malaka. Undang-undang tersebut merupakan
pengesahan terhadap “Perjanjian antara Republik Indonesia dan
Malaysia tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah kedua Negara
di Selat Malaka” yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1970.
Serupa dengan itu, pada tahun 1973 dibuat UU No. 6 Tahun 1973
tentang Perjanjian Antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-
garis Batas Tertentu Antara Indonesia dengan Papua New Guinea
dan UU No. 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian Antara Indonesia dan
Republik Singapura Mengenai Garis-garis Batas Laut Wilayah Kedua
Negara di Selat Singapura. Sepuluh tahun kemudian dikeluarkan
UU No. 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan
Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak
Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara Serta Ruang
Udara di Atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah RI
yang Terletak di Antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.
Dengan semakin banyaknya kegiatan mencari sumber-
sumber kekayaan alam baru antara lain berupa eksplorasi minyak
dan gas bumi dilandas kontinen seiring dengan kemajuan teknik
pengambilan kekayaan alam, maka pemerintah menerbitkan UU
No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Di dalam
undang-undang itu disebutkan bahwa Penguasaan penuh dan
hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen Indonesia
serta pemilikannya ada pada Negara. Dalam hal landas kontinen
Indonesia, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas
Kontinen Indonesia, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis
batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan
cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan.
Kemudian eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam
dilandas kontinen Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku dibidang masing-masing. Pada intinya
peraturan ini memperkuat penguasaan teritorial Indonesia di laut.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 121