Page 155 - Konstitusionalisme Agraria
P. 155
Pada periode tersebut, Menteri Negara Pengawas Pembagunan
dan Lingkungan Hidup memprioritaskan peletakan dasar-dasar
kebijakan “Membangun tanpa merusak,” dengan tujuan agar
lingkungan dan pembangunan tidak saling dipertentangkan. Salah
satu produk terpenting yang dihasilkan oleh Menteri ini adalah
diundangkannya UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyiapan undang-undang
ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1976 (Bram, 2011:38).
Untuk meletakan dasar “Membangun tanpa merusak” itu,
dikeluarkan kebijakan untuk menyeimbangkan antara kepentingan
pembangunan dengan lingkungan melalui PP No. 29 Tahun 1986
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang
merupakan pedoman pelaksanaan suatu proyek pembangunan.
Setiap proyek yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap
lingkungan diharuskan memiliki AMDAL Kemudian dikeluarkan
Keppres No. 23 Tahun 1990 kemudian dibentuk Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan (Bapedal) yang bertugas melaksanakan
pemantauan dan pengendalian kegiatan-kegiatan pembangunan
yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Kemudian
disusul dengan pembentukan Bepedalda di berbagai daerah. Periode
ini ditandai pula dengan berkembangnya Pusat Studi Lingkungan
(PSL). Terdapat 67 PSL yang tersebar di berbagai perguruan tinggi
di Indonesia (Bram, 2011:41).
Kemudian pada level internasional dilakukan pula KTT
Bumi di Rio de Jeneiro, Brasil pada tahun 1992 yang menghasilkan
konvensi penting dalam pemajuan lingkungan hidup. Dua konvensi
internasional berkaitan dengan isu lingkungan yang diratifikasi
oleh Pemerintah Indonesia pada periode ini dilakukan dengan
membuat UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations
Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-
bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) dan UU No. 6 Tahun
1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention
on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
bangsa mengenai Perubahan Iklim).
124 Konstitusionalisme Agraria
