Page 159 - Konstitusionalisme Agraria

Pada Kabinet Pembangunan V (23 Maret 1988 s.d 17 Maret
1993) kementerian yang berkaitan dengan sumber daya alam
antara lain Kementerian Pertanian, menteri muda pertanian,
Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertambangan dan Energi,
serta Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya pada Kabinet
Pembangunan VI (17 Maret 1993 s.d 14 Maret 1998) dibentuk kembali
Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dijabat
oleh Ir. Soni Harsono.
Kabinet terakhir pada masa kekuasaan Presiden Soeharto, yaitu
Kabinet Pembangunan VII (14 Maret 1998 s.d 21 Mei 1998) tediri dari
empat kementerian koordinator, yaitu Kementerian Koordinator
Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Industri/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang
Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
serta Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga
Berencana Nasional. Sedangkan kementerian yang berkaitan
dengan sumber daya alam terdiri dari enam kementerian antara
lain Kementerian Pertanian (Prof. Dr. Ir. Hj. Justika Sjarifudin
Baharsjah, M.Sc), Kementerian Pertambangan dan Energi (Dr. Ir.
Kuntoro Mangkusubroto), Kementerian Kehutanan dan Perkebunan
(Ir. Sumahadi, M.B.A.), Kementerian Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (Ary Mardjono), Kementerian Negara
Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
(Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.), serta Kementerian Negara
Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan (Dr. Haryanto Dhanutirto).
Pada masa itu, menteri-menteri diangkat berdasarkan
keahliannya sehingga dianggap sebagai teknokrat yang pada masa
awal pemerintahan Orde Baru diasistensi oleh kelompok ekonom
yang diujuluki sebagai Mafia Berkeley yang pentolannya antara
lain Wijoyo Nitisastro, Emil Salim, Ali Wardhana, J.B. Soemarlin,
Dorodjatun Koentjoro-Jakti, dan Muhammad Sadli. Namun pada
masa akhir-akhir pemerintahannya, beberapa menteri dijabat oleh
konglomerat yang menjadi konco penguasa Orde Baru. Seperti Bob

128 Konstitusionalisme Agraria