Page 156 - Konstitusionalisme Agraria

Sebelum dua undang-undang tersebut, pemerintah telah
membuat UU No. 4 Tahun 1982 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun ada beberapa undang-
undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup pada periode ini,
eksploitasi atas kekayaan alam tidak terhenti.
Kehadiran undang-undang di bidang lingkungan hidup cukup
kuat memperlihatkan komitmen pemerintah atas isu lingkungan
hidup dan juga isu perubahan iklim yang berkembang pada tataran
internasional. Hal mana masih dilakukan pada periode berikutnya.
Namun pemerintah masih lemah dalam pelaksanaan ketentuan
perlindungan lingkungan hidup secara konsisten. Menjelang
berakhirnya kekuasaan Orde Baru dikeluarkan UU No. 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang yang menggantikan
UU No. 4 Tahun 1982.

Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Seperti telah disinggung sebelumnya, sendi utama dari rezim
Orde Baru adalah pembangunan. Semua legislasi dan program
instansi pemerintah diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan
pembangunan. Demikian pula dalam bidang pertanahan. Pada
tahun 1979 dibentuk Panitia Nasional Agraria yang diketuai oleh
Menteri Pertanian untuk mengoordinasikan pelaksanaan peraturan
pertanahan. Sementara lembaga yang dahulu dipergunakan untuk
alar gerakan reforma agraria seperti Panitia Land Reform, Pengadilan
Land Reform, dan Panitia Pengukuran Desa dihapuskan.
Sebelumnya pada tahun 1976, Presiden telah mengeluarkan
Instruksi Presiden untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas
bidang keagrariaan dengan bidang kehutanan, pertambangan,
transmigrasi dan pekerjaan umum. Inpres tersebut dikeluarkan
untuk memudahkan proses pemberian konsesi-konsesi bagi usaha
kehutanan, pertambangan, dan transmigrasi yang membutuhkan
tanah lebih cepat untuk menjalankan usahanya.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 125