Page 157 - Konstitusionalisme Agraria

Namun sinkronisasi tersebut membutuhkan dasar hukum
yang lebih kuat. Oleh karena itulah pada tahun 1992 dibuat UU
No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Untuk mempermudah
alokasi sumber daya bagi kepentingan pembangunan maka
diperkenalkanlah izin lokasi. Izin lokasi merupakan salah satu
bentuk intervensi pemerintah yang berfungsi untuk mengatur alokasi
sumber daya yang langka, dalam hal ini tanah, agar dimanfaatkan
secara optimal berdasarkan Rencana Tata Ruang. Izin lokasi adalah
izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah
sesuai dengan Tata Ruang Wilayah, yang berlaku pula sebagai izin
pemindahan hak.
Izin lokasi diberikan untuk menyederhanakan prosedur-
prosedur bagi investasi asing dan domestik yang diatur melalui
Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1993 mengenai tata cara
penanaman modal. Izin lokasi dimaksudkan untuk menjalankan
tiga fungsi: (a) Instrument pengambilan tanah sebelum hak-hak
tanah yang lebih permanen diberikan oleh BPN; (b) Izin untuk
menggunakan tanah yang cocok untuk perencanaan ruang dengan
detail yang sudah ada; dan (c) Izin untuk memindah hak-hak tanah
yang melekat dengan tanah yang sudah ada dan tercakup dalam
izin (BON 1998:156, dalam Rachman, 2012:70).
Sejak 1993 sampai 1998 jumlah izin lokasi yang telah dikeluarkan
oleh BPN sebanyak 13.036 izin lokasi untuk tanah seluas 9.673.456,15
hektar yang dipergunakan untuk kawasan industri, perumahan,
pertanian, jasa dan berbagai proyek lainnya (Fauzi, 2012:71). Dalam
praktiknya banyak terjadi penyalahgunaan izin lokasi. Pertama, izin
lokasi dianggap sebagai hak oleh pemegangnya. Kedua, izin lokasi
pada praktiknya diperjual-belikan. Padahal jual-beli izin lokasi telah
dilarang oleh SK Menteri Agraria/Kepala BPN No. 22 Tahun 1993
(Sumardjono, 2009:40-1).

Dinamika Kementerian Negara yang Berkaitan dengan Agraria
Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XLIV/MPRS/1998, Jenderal
Soeharto diangkat menjadi Presiden. Untuk menjalankan

126 Konstitusionalisme Agraria