Page 158 - Konstitusionalisme Agraria

pemerintahannya dibentuklah kabinet yang dinamakan Kabinet
Pembangunan. Kabinet Pembangunan terdiri dari sejumlah
kementerian yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan sumber
daya alam lainnya. Pembentukan kementerian di bidang ini tidak
dapat dilepaskan sebagai bagian dari kabinet bidang perekonomian
yang mana peranan dari teknokrat Orde Baru, seperti Wijoyo
Nitisastro cukup kuat mempengaruhi (Mallarangeng, 2008:36).
Pada Kabinet Pembangunan I (6 Juni 1968 – 28 Maret 1973)
dibentuk Menteri Pertanian (Prof. Dr. Ir. Thayeb Hadiwijaya) dan
Menteri Pertambangan (Prof Dr. Ir. Sumatri Brojonegoro). Pada masa
itu dibentuk pula tiga kementerian koordinator, yakni Kementerian
Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Ekuin), Kementerian
Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Kementerian
Koordinator Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara.
Pada Kabinet Pembangunan II (27 Maret 1973 – 31 Maret 1978),
Menteri Pertanian masih dijabat oleh orang yang sama. Menteri
Pertambangan dijabat oleh Prof. Dr. Ir. Muhammad Sadli yang
merupakan salah satu teknokrat bidang ekonomi yang dijuluki oleh
David Ransom seorang aktivis-penulis Amerika sebagai kelompok
Mafia Berkeley (1970).

Pada Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978 s.d 19 Maret
1983), Menteri Pertanian dijabat oleh Prof. Dr. Soedarsono
Hadisapoetro, Menteri Pertambangan dan Energi dijabat Prof. Dr.
Subroto, Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan
Industri masih dijabat oleh Prof. Dr. Wijoyo Nitisastro. Pada masa
ini untuk pertama kali diadakan Kementerian Negara Lingkungan
Hidup (Prof. Dr. Emil Salim) dan Kementerian Koordinator
bidang Politik dan Keamanan yang keduanya bukan menteri yang
memimpin departemen. Selanjutnya pada Kabinet Pembangunan IV
(29 Maret 1983 s.d 19 Maret 1988) diadakan Departemen Kehutanan
dari Departemen Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan
Soedjarwo. Selain itu diperkenalkan pula Menteri Muda Urusan
Produksi Pangan (Ir. Achmad Affandi) dan Menteri Muda Urusan
Peningkatan Produksi Peternakan dan Perikanan (Prof. Dr. J.H.
Hutasoit).

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 127