Page 154 - Konstitusionalisme Agraria

hidup. Sebagai tindak lanjut dari hasil KTT Stockholm tersebut,
Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 16 tahun 1972 tentang
Panitia Perumus dan Rencana Kerja di Bidang Pengembangan
Lingkungan Hidup. Panitia yang dibentuk lintas departemen
tersebut diketuai oleh Emil Salim selaku Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional. Panitia tersebut berhasil merumuskan program kebijakan
lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam butir 10 bab III GBHN
1973-1978, dan bab 4 Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
II (Bram, 2011:33).
Dalam butir 10 bab III TAP MPR IV/MPR/1973 tentang GBHN
disebutkan bahwa: Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-
sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalian
sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak
tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan
yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi
yang akan datang.
Pada pengangkatan Kabinet Pembangunan III pada tahun 1978
diangkat Menteri Negara Pengawas Pembangunan dan Lingkungan
Hidup yang dipimpin oleh Emil Salim. Di dalam GBHN tahun 1978
kembali persoalan lingkungan hidup digariskan. Di dalam butir 19
bab III GBHN Tahun 1978 disebutkan bahwa:

Salah satu segi yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah
penggunaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Dalam
hubungan ini diperlukan sekali peningkatan inventarisasi dan
evaluasi sumber-sumber alam dan lingkungan hidup. Demikian pula
perlu ditingkatkan rehabilitasi sumber-sumber alam dan lingkungan
hidup yang mengalami kerusakan serta langkah-langkah untuk
mencegah kerusakan terhadap sumber-sumber alam dan lingkungan
hidup, sehingga dapat dijamin kelestariannya.

Dalam kegiatan pengembangan industri disebutkan pula
bahwa: Dalam seluruh usaha peningkatan pembangunan industri
ini harus diambil langkah-langkah agar pertumbuhan industri
tidak membawa akibat rusaknya lingkungan hidup dan pemborosan
penggunaan sumber alam.

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 123