Page 153 - Konstitusionalisme Agraria

Peraturan serupa di bidang kelautan adalah UU No. 17 Tahun
1985 tentang Pengesahan United Nation on the Law of the Sea
(Konvensi Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut); UU No. 5 Tahun
1993 tentang Zona Ekonomi Ekslusif (pasal 16 UU tersebut dicabut
dengan UU No. 31 Tahun 2004); dan UU No. 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia. Kemudian juga ada UU No. 9 Tahun 1985 tentang
Perikanan. Keempat undang-undang tersebut memperkuat dasar
hukum penguasaan negara atas kelautan dan juga mengatur beberapa
instrumen hukum untuk pemanfaatan sumber daya yang ada di laut.
Untuk pemanfaatan ikan diwajibkan memiliki Izin usaha perikanan.
Sementara itu, UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang
berisi skema pengusahaan air. Di dalam undang-undang tersebut
diatur tentang HMN di bidang perairan. Disebutkan bahwa Hak
menguasai oleh negara tersebut dalam undang-undang ini memberi
wewenang kepada Pemerintah untuk :

a. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau
sumber-sumber air.
b. Menyusun mengesahkan, dan atau memberi izin berdasarkan
perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan
tata pengairan.
c. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan,
penggunaan, penyediaan air, dan atau sumber-sumber air.
d. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin pengusahaan
air, dan atau sumber-sumber air.
e. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan
hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan
hukum dalam persoalan air dan atau sumber-sumber air.

Fondasi Awal Kebijakan Lingkungan Hidup
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Lingkungan Hidup
Manusia pada 5-16 Juni 1972 di Stockholm, Swedia, yang mana
pemerintah Indonesia terlibat di dalamnya, telah mendorong
perubahan kebijakan dalam negeri berkaitan dengan lingkungan

122 Konstitusionalisme Agraria