Page 160 - Konstitusionalisme Agraria

Hasan, yang banyak memiliki konsesi hutan, yang menjabat sebagai
menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Yang perlu menjadi sorotan dalam pembentukan kementerian
dalam Kabinet Pembangunan adalah posisi Kementerian Agraria.
Sebelumnya pada pada Presiden Soekarno keberadaan Kementerian
Agraria merupakan elemen penting karena berperan untuk
menjalankan land reform. Namun pada masa Presiden Soeharto
kementerian ini dilikuidasi dan dijadikan sebagai sebuah Direktorat
Jenderal di bahwa Departemen Dalam Negeri. Baru kemudian
atas kebutuhan untuk mempermudah investasi dan kepastian
mengenai tanah-tanah yang akan dipergunakan untuk infrastruktur
pembangunan pada dekade 1980-an dibentuklah Badan Pertanahan
Nasional (BPN). BPN lebih banyak bertugas untuk melakukan
pengadministrasian pertanahan daripada melakukan redistribusi
tanah dalam rangka land reform. Baru kemudian pada masa
menjelang berakhirnya Rezim Orde Baru dibentuk Kementerian
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang dijabat
oleh Sonny Harsono. Namun kementerian ini tidak berbuat banyak
dalam kaitannya dengan perombakan struktur penguasaan tanah
dan sumber daya alam lainnya.

Negara Integralistik, HMN dan Pembentukan Konglomerasi
Orde Baru

Sejak awal mulai memerintah, Rezim Orde Baru berkomitmen
hendak mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan
konsekuen. Artinya, konsepsi lama tidak diganggu-gugat. Tidak ada
penggantian maupun amandemen konstitusi pada masa Soeharto
mulai berkuasa. Maka tidak heran bila konsepsi negara integralistik
masih bisa hidup di dalam kepemimpinan Soeharto.
Konsepsi negara Integralistik oleh Soepomo dianggap
sebagai konsepsi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Tidak
menempatkan negara vis a vis rakyat sebagaimana konstruksi negara
liberal yang menempatkan hak pada tangan warga dan negara
bertanggungjawab atau berkewajiban memajukan, melindungi dan

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 129