Page 165 - Konstitusionalisme Agraria
P. 165

produksi pertanian modern kepada petani di perdesaan. Cara ini
            dilakukan secara instruktif atau top-down dengan membentuk
            organisasi bimbingan massal (Bimas) yang melibatkan semua level
            pemerintahan dari pusat sampai desa. Di tingkat petani, dibentuk
            kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk menjalankan
            instruksi di lapangan. Dalam hal ini, petani diposisikan sebagai
            pelaksana dan tidak diberikan kemandirian untuk menentukan
            keputusan-keputusan berkaitan dengan produksi pertanian.
            Pemerintah menentukan jenis benih apa yang akan digunakan,
            berapa lama waktu tanam, jenis pupuk, pestisida, dan lain-
            lain. Petani hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh
            Pemerintah. Di lapangan, lembaga-lembaga penyuluhan yang dibuat
            oleh Pemerintah juga diberi tugas untuk memastikan  apakah petani
            sudah menjalankan sesuai dengan yang diinstruksikan. Kalau ada
            petani yang menentang instruksi pemerintah, misalnya menanam
            padi jenis lain, maka aparat keamanan akan melakukan tindakan-
            tindakan penertiban.
                 Selain program penyuluhan, diadakan pula forum yang
            disebut dengan kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca,
            pemirsa). Acara ini disiarkan secara luas melalui televisi dan
            media massa milik pemerintah. Kegiatan itu menyuguhkan temu
            wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan
            menteri atau Presiden Soeharto langsung. Kelompencapir juga
            menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti
            oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah. Dengan corak
            pemerintahan otoriter birokratis, program ini dilaksanakan dengan
            sentuhan militer yang dijalankan secara instruktif untuk dipatuhi
            dan dilaksanakan oleh petani, khususnya petani padi agar bisa
            mencapai target swasembada beras.

                 Program dengan penerapan pola modern ini berhasil
            meningkatkan produktivitas hasil pertanian sampai tiga kali panen
            dalam satu tahun sehingga menghantarkan Indonesia menjadi
            negara yang berswasembada pangan selama lima tahun 1984-1989.
            Dekade itu telah menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan
            negara pegimpor menjadi negara pengeskpor beras. Bahkan Presiden


               134     Konstitusionalisme Agraria
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170