Page 165 - Konstitusionalisme Agraria
P. 165
produksi pertanian modern kepada petani di perdesaan. Cara ini
dilakukan secara instruktif atau top-down dengan membentuk
organisasi bimbingan massal (Bimas) yang melibatkan semua level
pemerintahan dari pusat sampai desa. Di tingkat petani, dibentuk
kelompok-kelompok tani yang berfungsi untuk menjalankan
instruksi di lapangan. Dalam hal ini, petani diposisikan sebagai
pelaksana dan tidak diberikan kemandirian untuk menentukan
keputusan-keputusan berkaitan dengan produksi pertanian.
Pemerintah menentukan jenis benih apa yang akan digunakan,
berapa lama waktu tanam, jenis pupuk, pestisida, dan lain-
lain. Petani hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh
Pemerintah. Di lapangan, lembaga-lembaga penyuluhan yang dibuat
oleh Pemerintah juga diberi tugas untuk memastikan apakah petani
sudah menjalankan sesuai dengan yang diinstruksikan. Kalau ada
petani yang menentang instruksi pemerintah, misalnya menanam
padi jenis lain, maka aparat keamanan akan melakukan tindakan-
tindakan penertiban.
Selain program penyuluhan, diadakan pula forum yang
disebut dengan kelompencapir (kelompok pendengar, pembaca,
pemirsa). Acara ini disiarkan secara luas melalui televisi dan
media massa milik pemerintah. Kegiatan itu menyuguhkan temu
wicara langsung antara petani, nelayan, dan peternak dengan
menteri atau Presiden Soeharto langsung. Kelompencapir juga
menyelenggarakan kompetisi cerdas cermat pertanian yang diikuti
oleh para petani berprestasi dari berbagai daerah. Dengan corak
pemerintahan otoriter birokratis, program ini dilaksanakan dengan
sentuhan militer yang dijalankan secara instruktif untuk dipatuhi
dan dilaksanakan oleh petani, khususnya petani padi agar bisa
mencapai target swasembada beras.
Program dengan penerapan pola modern ini berhasil
meningkatkan produktivitas hasil pertanian sampai tiga kali panen
dalam satu tahun sehingga menghantarkan Indonesia menjadi
negara yang berswasembada pangan selama lima tahun 1984-1989.
Dekade itu telah menjadikan Indonesia yang sebelumnya merupakan
negara pegimpor menjadi negara pengeskpor beras. Bahkan Presiden
134 Konstitusionalisme Agraria