Page 167 - Konstitusionalisme Agraria

berbagai program-program pemerintah di desa. Hal ini terjadi karena
program ini tidak didahului dengan penataan ulang kepemilikan dan
penguasaan tanah yang sudah timpang dan belum bisa diselesaikan
oleh land reform pada awal dekade 1960-an. Tidak jarang pula
program ini dijalankan secara intimidatif dan diskriminatif karena
petani yang menolak program-program pemerintah bisa diintimidasi
aparat dengan tuduhan “Tidak bersih lingkungan” atau distigma
sebagai PKI, anti-Pancasila dan lain sebagainya.
Kedua, marjinalisasi perempuan karena merusak karakter
reproduksi dan pengayaan benih (self-reproducting character
and genetic diversity of seeds) yang memiliki dasar feminis yang
digantikan oleh riset-riset benih yang dilakukan oleh korporasi dan
lembaga penelitian. Hal ini nampak pula dengan mulai digunakan
mesin giling padi (huller) yang menggantikan peran perempuan yang
biasanya bertugas menumbuk padi.
Ketiga, migrasi dan deagrarianisasi karena petani miskin tidak
mampu bertahan di desa-desa menjalankan aktivitas pertanian. Hal
ini ditandai pula dengan meningkatkan perpindahan penduduk baik
dari desa ke kota besar di dalam negeri maupun dari desa ke luar
negeri untuk menjadi tenaga kerja.
Keempat, keresahan perdesaan karena terjadi perubahan
relasi sosial di dalam masyarakat. Perlawanan-perlawanan terhadap
dominasi petani kaya terlihat dimana-mana. Ikatan-ikatan sosial
berbalut budaya melalui tradisi perayaan hasil panen dan tradisi
perekat ikatan sosial lainnya yang berbasis kepada aktivitas pertanian
memudar karena kegiatan pertanian telah digantikan dengan
penggunaan mesin.
Kelima, punahnya keanekaragaman hayati karena program
ini menurunkan simpanan plasma nuthfah. Penggunaan herbisida,
fungisida, dan pestisida ikut andil dalam merusak daur kehidupan
pertanian. Penggunaan bahan-bahan kimia tersebut membuat
tanaman kebal dan menghasilkan jenis hama yang baru.
Selain lima hal di atas, program pertanian pada periode ini
membuat aktivitas pertanian menjadi semakin mahal karena petani
harus menyediakan modal yang lebih besar untuk penyediaan

136 Konstitusionalisme Agraria