Page 144 - Konstitusionalisme Agraria

tahapan-tahapan pelaksanaan serangkaian Repelita (Rencana
Pembanguna Lima Tahun) yang pada tahapannya merupakan tingkat
perkembangan menuju industrialisasi pertanian. Repelita pertama
meletakkan titik berat pada sektor pertanian dan industri yang
mendukung sektor pertanian. Repelita kedua meletakkan titik berat
pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah
bahan mentah menjadi bahan baku. Repelita ketiga meletakkan
titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri
yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Repelita keempat
meletakkan titik berat pada sektor pertanian dengan meningkatkan
industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri,
baik industri berat maupun industri ringan yang akan terus
dikembangkan dalam Repelita-Repelita selanjutnya. Repelita kelima
melanjutkan capaian yang telah diperoleh dari Repelita keempat

Kebijakan Eksploitasi Alam dengan Modal Swasta
Setelah terjadi pergantian tampuk pemerintahan dari Soekarno
ke Soeharto, terjadi pula perubahan kebijakan yang berkaitan
dengan masalah tanah dan sumber daya alam lainnya. UUPA yang
merupakan kebijakan pro kepada pemerataan dan kesejahteraan
rakyat kecil tidak diperhitungkan lagi dalam penyusunan kebijakan
awal pemerintahan Orde Baru. UUPA memang tidak dicabut, tetapi
tidak dilaksanakan. Soeharto membekukan land reform “Seperti
dimasukan ke dalam lemari es” (Wertheim, 1969:15), UU No. 7
Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Land Reform yang
sebelumnya didesain untuk menyelesaikan perkara-perkara yang
timbul dari pelaksanaan land reform dihapus. Cara yang ditempuh
oleh Orde Baru adalah dengan “melompati” UUPA dan mulai dengan
kebijakan pembangunan baru yang berorientasi pada pertumbuhan
(pro growth). Istilah land reform pun kemudian “dihapus” dan tidak
pernah digunakan lagi dalam kebijakan, diganti dengan istilah
“pembangunan”, “stabilitas” dan “pertumbuhan”.
Pada masa itu, kalaupun istilah land reform digunakan, itu
maknanya bukan lagi perombakan struktur penguasaan tanah,

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 113