Page 142 - Konstitusionalisme Agraria

lembaga perwakilan rakyat, sedang pengawasan dari penggunaan
ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula; (c) Cabang-
cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup rakyat banyak dikuasai oleh Negara; (d) Kepada warga negara
diberi kebebasan dalam memilik pekerjaan dan diberi hak akan
pekerjaan serta penghidupan yang layak; (e) Hak milik perorangan
diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, dan
karenanya tidak boleh dijadikan alat untuk mengeksploitasi sesama
manusia; (f) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara
dapat diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak
merugikan kepentingan umum; (g) Fakir miskin dan anak-anak
terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.
Berbeda dengan dasar-dasar perekonomian pada masa
Soekarno ketika masih berkuasa penuh yang secara jelas meletakan
garis kebijakan ekonomi yang intervensionis dengan menasionalisasi
perusahaan asing serta melaksanakan land reform. Dasar
perekonomian baru berupaya meminimalisir peranan negara dalam
aktivitas ekonomi dan pengelolaan langsung sumber-sumber agraria.
Dalam menjalankan peranannya di bidang ekonomi, pemerintah
harus menekankan pengawasan arah kegiatan ekonomi dan bukan
pada penguasaan yang sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan
ekonomi. Di dalam ketetapan tersebut kata land reform juga
masih disebut satu kali, dalam Pasal 31 disebutkan: Pelaksanaan
transmigrasi perlu diperhebat dan penyelesaian land reform/land
use dipercepat. Namun rumusan ketentuan tersebut tidak lagi bisa
dimaknai sebagai land reform yang dikembangkan pada awal tahun
1960-an. Dalam ketentuan tersebut land reform dipersamakan
dengan land use yang berarti penggunaan tanah, bukan perombakan
penguasaan tanah sebagaimana dihendaki dengan land reform.
Selain itu, land reform dipersandingkan dengan transmigrasi.
Pada masa awal pemerintahan Orde Baru mempromosikan
liberalisasi, mereduksi peran negara yang terlalu besar dalam
aktivitas ekonomi. Dalam rangka ini sangat perlu diselenggarakan
debirokratisasi dari sistim pengawasan dan dekonsentrasi dalam
manajemen perusahaan-perusahaan negara. Dalam jangka panjang,

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 111