Page 134 - Konstitusionalisme Agraria

Pengadilan Land Reform ini dibubarkan pada tahun 1971 oleh rezim
pemerintahan Orde Baru.

Kesimpulan

Konstitusi Agraria Indonesia yang tercermin dalam Pasal 33 UUD
1945 merupakan cerminan atas keresahan agraria yang terjadi
ulah cengkeraman kolonialisme yang berabad-abad di kepulauan
Indonesia. Untuk menerjemahkan muatan konstitusi agraria itu
menjadi kebijakan dan program nampak dalam prinsip-prinsip
UUPA 1960 yang menghendaki negara ikut campur untuk menguasai
tanah-tanah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing melalui
program nasionalisasi dan kemudian melakukan land reform untuk
memberikan tanah bagi petani yang tak bertanah. UUPA berisi
mengenai prinsip-prinsip dan norma-norma dasar yang mendasari
sejumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program
pemerintah sehingga dapat pula diposisikan sebagai bagian dari
konsitusi agraria Indonesia.
Keberadaan UUPA bukan saja sebagai dokumen hukum,
melainkan sebagai dokumen sejarah atau bahkan sebagai sebuah
dokumen antropologi yang dibentuk tatkala sebuah bangsa
merdeka mencoba menggali norma-norma hukum yang ada di
dalam masyarakatnya untuk menggantikan sistem hukum agraria
kolonial. Sifat simbolik dari UUPA perlu disetarakan sebagai bagian
dari konstitusi yang keberadaannya terdapat di luar teks Undang-
Undang Dasar yang terkodifikasi.
Pada periode Rezim Nasionalis ini selain membangun fondasi
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanahan
dan pertambangan, juga dilakukan program nasionalisasi dan
program land reform untuk merombak struktur kepemilikan dan
penguasaan warisan kolonial terhadap asset, tanah dan sumber
daya alam lainnya. Program land reform pada awal dekade 1960-an
dijalankan oleh pemerintah sebagai amanat konsitusi serta manifesto
politik Presiden Soekarno dari pidatonya yang disampaikan pada
tahun 1960. Dalam rangka melakukan land reform pemerintah

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 103