Page 130 - Konstitusionalisme Agraria

Azis Saleh) di bawah Menteri Inti Bidang Produksi, Menteri Muda
Agraria (Mr. Sajarwo) serta untuk pertama kali dibentuk Menteri
Muda Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Khaerul Saleh) yang
keduanya berada di bawah Menteri Inti Bidang Pembangunan.
Pada masa Kabinet Kerja II (18 Februari 1960 – 6 Maret
1962) komposisi tiga kementerian itu (pertanian, agraria, serta
perindustrian dasar dan pertambangan) sama dengan menteri yang
ada pada Kabinet Kerja I. Sementara itu pada Kabinet Kerja III (6
Maret 1962 – 13 November 1963), menteri pertanian digabung dengan
menteri agraria menjadi Menteri Pertanian Agraria yang dijabat oleh
Mr. Sajarwo serta Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan
masih dipegang oleh Khaerul Saleh. Kedua menteri itu di bawah
Menteri Inti Bidang Distribusi.

Pada Kabinet Kerja IV (13 November 1963 – 27 Agustus
1964), menteri inti diganti dengan Kompartemen yang dipimpin
oleh Menteri Koordinator. Pada kabinet ini dibentuk delapan
kompartemen. Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan
(Dr. Khaerul Saleh) serta Menteri Pertanian/Agraria (Mr. Sadjarwo)
berada di bawah Kompartemen Pembangunan yang dipimpin oleh
Dr. Khaerul Saleh sebagai Menteri Koorodinator Kompartemen
Pembangunan.
Berikutnya Presiden Soekarno membentuk Kabinet Dwikora
(27 Agustus 1964 – 24 Februari 1966) mulai dibuat secara lebih spesifik
nomenklatur kementerian di bidang sumber daya alam, antara lain
di bawah Kompartemen Pembangunan terdapat Menteri Urusan
Minyak dan Gas Bumi (Khaerul Saleh) dan Menteri Pertambangan
(Armunto). Dibentuk pula secara khusus Kompartemen Pertanian
dan Agraria di bawah Menteri Koorodinator Mr. Sadjarwo yang
terdiri dari Menteri Pertanian (Mr. Sadjarwo), Menteri Perkebunan
(Drs. Frans Seda), Menteri Kehutanan (Sujarwo), Menteri Agraria
(Mr. R. Hermanses), Menteri Pembangunan Masyarakat Desa (Ipik
Gandamana) dan Menteri Pengairan Rakyat (Ir. Surahman). Pada
masa itu dibentuk pula Kompartemen Maritim dengan Menteri
Koordinator yang merangkap Menteri Perhubungan Laut (Mayjen
KKO Ali Sadikin), Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut (Laksda

Konstitusi Agraria dan Penggunaannya dalam Tiga Rezim Pemerintahan 99